REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (pilpres) 2019. Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyayangkan masih adanya serikat buruh yang melakukan politik praktis dalam aksi Hari Buruh Sedunia (May Day), Selasa (1/5).
"Sayang, beberapa serikat buruh mulai berpolitik praktis dengan dimulai mendukung salah satu pasangan dalam Pilgub DKI, bahkan dengan menggunakan taktik isu SARA, dan sekarang, ada serikat buruh mendukung salah satu bakal calon presiden untuk Pemilu 2019," kata Ribka di Jakarta, Selasa (5/1).
Ribka mengatakan keterlibatan serikat buruh dalam politik praktis selain dapat mengundang politik transaksional, juga hanya akan melemahkan gerakan buruh itu sendiri. "Harusnya gerakan buruh menjadi kekuatan politik alternatif, ditengah peran parpol yang tidak maksimal dalam memperjuangkan kepentingan kaum pekerja," ujarnya.
Ribka mengingatkan sejarah peringatan May Day, adalah peringatan kemenangan kaum buruh memperjuangkan tuntutan delapan jam bekerja sehari, pada tahun 1886 di Amerika Serikat. Di Indonesia, kata dia, May Day sudah diperingati sebelum Republik Indonesia berdiri sampai orde lama. Sementara pada masa orde baru peringatan May Day dilarang, hingga pada tahun 1995 buruh yang melakukan peringatan itu ditangkap dan mengalami sejumlah tindak kekerasan dari aparat masa itu, seperti ditabrak motor trail, dipukul dan ditendang.
Kemudian, lanjut dia, memasuki reformasi, buruh boleh berserikat dan melakukan aksi mogok kerja. Di era reformasi pula tumbuh banyak serikat buruh yang berani menuntut haknya. "Era keterbukaan politik adalah jembatan bagi gerakan buruh untuk membesar dan mampu memperjuangkan hak-hak pekerja," jelasnya.
Ribka menilai serikat buruh semestinya tidak berpolitik praktis. Dia menekankan masih banyak "pekerjaan rumah" bagi gerakan buruh, seperti menuntut penghapusan buruh outsourcing, menolak upah murah (penghapusan PP No 78Tahun 2015), menolak kriminalisasi buruh, hingga menuntut pengusutan kembali kasus kematian Marsinah.
(Baca juga: Didukung Jadi Capres oleh Ribuan Buruh, Prabowo Merinding)
Ikuti Whatsapp Channel Republika