Rabu 28 Mar 2018 17:10 WIB

KPK: Parpol Dituntut Menelorkan Calon Pemimpin Bersih

KPK mengharapkan Parpol membuat regulasi tentang rekrutment kader.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan,  memberikan keterangan kepada media saat melakukan konfrensi pers   terkait OTT PN Tangerang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/3).
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, memberikan keterangan kepada media saat melakukan konfrensi pers terkait OTT PN Tangerang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/3).

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Padjaitan mengatakan publik berharap partai politik menghasilkan generasi calon pemimpin yang bersih dan berintegritas tinggi. Untuk itu, Parpol diminta membuat regulasi tentang rekrutment kader agar bisa menemukan figur terbaik.

"Parpol hendaknya tidak hanya sebagai sarana penyaluran hasrat kekuasaan tetapi menelorkan calon-calon pemimpin terhormat yang dapat menjadi teladan bagi rakyatnya," kata Basaria di Kendari, Rabu (28/3).

Pimpinan KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sultra yang turut dihadiri para kepala daerah, pimpinan legislatif, pimpinan TNI dan Polri serta penyelenggara negara lainnya. Oleh karena itu, KPK mengharapkan partai politik membuat regulasi tentang rekrutmen kader, pengurus partai, calon legislatif maupun calon kepala daerah secermat mungkin untuk menemukan figur terbaik.

"Kode etik partai harus dijunjung tinggi. Kader harus menjaga kehormatan dan martabat partai dari perbuatan tercelah," kata Padjaitan.

Rekrutmen kader partai politik berintegritas menjadi penting dalan kehidupan demokrasi dan penegakan hukum karena faktanya sejumlah politisi yang terjerat hukum. Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Sultra Ruksamin mengapresiasi rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digelar KPK.

"Kepala daerah membutuhkan penguatan dan pemahaman mendalam tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Ruksamin.

Bahkan, melalui supervisi dan rapat koordinasi menghapus persepsi bahwa KPK hanya mencari-cari kesalahan pejabat atau pihak tertentu.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement