REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengajak Association of Southeast Asian Nations Plus Three (ASEAN+3) dapat bertindak tegas untuk membantu penyelesaian krisis kemanusiaan yang belum lama ini menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Bamsoet menyatakan bahwa anggota Asean+3 yang juga anggota IPU harus selalu kompak dan bersikap kritis terhadap beragam persoalan yang telah terjadi di kawasan ASEAN.
Bamsoet -panggilan akrab Bambang- menyampaikan ajakannya saat menggelar pertemuan bilateral dengan ketua parlemen Vietnam, Turki, Argentina, Sudan dan delegasi Asean+3 di sela-sela acara Sidang Inter Parliement Union (IPU) ke-138 atau The Inter-Parliamentary Union (IPU) 138th Assembly di yang berlangsung 24-26 Maret di Jenewa, Swiss, Sabtu (24/3). Karena itu Bamsoet menegaskan, segala persoalan yang terjadi apalagi menyangkut masalah kemanusiaan harus cepat ditanggapi bersama.
"Apabila konflik di Rakhine terus terjadi, dan tidak ada penyelesaian konkret bagi etnis Rohingya, masa depan ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang stabil, damai dan terbuka tentu saja akan terancam," kata Bamsoet melalui layanan pesan dari Jenewa, Ahad (25/3).
Selain mendorong kekompakan menyelesaikan persoalan kemanusiaan di antara ASEAN+3, mantan ketua Komisi III itu juga mengharapkan Indonesia mampu mengembangkan berbagai kerja sama internasional. Di antaranya menggenjot kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan dan Turki).
Bamsoet menilai forum konsultasi middle powers yang dibentuk pada 2013 itu makin baik dan saling memperkuat. Saat ini Indonesia menjadi ketua MIKTA setelah terpilih pada pertemuan tingkat menteri luar negeri pada 13 Desember 2017 di Istanbul, Turki.
Bamsoet meminta anggota MIKTA bisa lebih meningkatkan peran dan kerjasama di forum-forum global. Untuk menjaga konsistensi kerja sama antarparlemen dalam MIKTA, Bamsoet mendorong adanya pertemuan formal dan informal secara berkelanjutan.
"Pertemuan antar-delegasi parlemen MIKTA dalam berbagai forum antarparlemen harus lebih sering dilakukan. Kita harus memanfaatkan forum pertemuan tersebut untuk saling memberikan dukungan dan menciptakan hubungan kerja sama yang lebih solid," ungkap Bamsoet.
Secara khusus Bamsoet meminta kepada ketua parlemen negara-negara MIKTA untuk bisa hadir dalam pertemuan antar-parlemen MIKTA yang akan diadakan di Indonesia pada tahun ini. Bamsoet yakin kehadiran parlemen Turki dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi anggota MIKTA.
"Pada tahun ini, Indonesia sebagai tuan rumah MIKTA berharap agar ketua Parlemen Turki dapat hadir dalam pertemuan ketua parlemen MIKTA mendatang. Saya yakin Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan Turki sebagai salah satu negara muslim demokratis yang paling berpengaruh di dunia dapat saling bersinergi dengan baik,” pungkas Bamsoet.
Menurut Bamsoet, Indonesia bisa memanfaatkan forum itu untuk mendorong persoalan-persoalan kemanusiaan. “Kita bisa menjadi vocal point dunia Islam dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina dan Rohingya," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika