REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie memandang media sosial menjadi platform yang patut diwaspadai dalam tahun politik. Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2019, kebebasan berbicara di media sosial harus disorot.
Jimly mengatakan, saat ini semakin banyak orang menjadi 'wartawan' yang mengabarkan informasi sekaligus bisa menyembunyikan identitas masing-masing. "Dampaknya, kekerasan verbal dan hoaks terus bertebaran tanpa menimbulkan rasa bersalah kepada mereka yang melakukannya," tuturnya dalam acara diskusi Peta Politik Indonesia: Kiprah ICMI dalam Tahun Politik 2018 di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).
Menurut Jimly, kebebasan menggunakan media sosial yang semakin sulit dibendung ini merupakan dampak dari distraksi teknologi. Setiap orang dapat menyalahgunakan segala platform dengan menggunakan label apapun.
Karena itu, Jimbly berpesan kepada masyarakat, terutama umat Muslim, agar tidak terpengaruh dengan berbagai isu dan turut menyebar kebencian. Sebagai pimpinan ICMI, ia juga berharap agar masyarakat tidak larut dalam emosi.
"Jadikanlah pilkada sebagai metode untuk memilih pemimpin, bukan kompetisi," ucapnya.
Tidak hanya dari masyarakat, Jimly berharap ada keterlibatan penegakan hukum. Siapapun yang menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan negatif sebaiknya ditindak tegas oleh penegak hukum.
Dia mengatakan upaya ini untuk memperlancar pilkada dan pilpres. Selain itu, penindakan tegas juga menjadi instrumen pembelajaran supaya kebebasan jangan disalahgunakan.
Pengamat Politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari melihat media sosial memiliki tingkat bahaya lebih tinggi dibanding dengan media konvensional seperti media massa. Sebab, di media sosial, tidak ada penjelasan siapa yang menulis sesuatu.
"Jadi, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, medsos berbahaya," katanya.
Semula, media sosial memiliki fungsi sebagai tempat bersosialisasi dan memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Akan tetapi, Qodari menuturkan, telah terjadi pergeseran fungsi ini sejak dua sampai tiga tahun lalu.
Ia mengatakan media sosial telah berubah karena disalahgunakan sejumlah oknum menjadi platfom untuk menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech. Untuk mengantisipasi ini, Qodari menjelaskan, butuh keterlibatan dari berbagai pihak.
Masyarakat tidak boleh menulis dan menyebarkan informasi yang belum memiliki dasar, sementara pemerintah juga harus membuat serta menegakkan peraturan terkait hal ini. "Jadi, dibutuhkan peranan dari segala sisi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
