REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai partai politik (parpol) oposisi, baik dari Gerindra maupun PKS, perlu memunculkan tokoh muda untuk menjadi calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Ini untuk mengefisiensi dana pemenangan capres 2019.
"Kalau ada tokoh muda yang bisa berhadapan dengan Jokowi, bukan Prabowo, saya yakin itu lebih efisien. Jadi, publik juga akan memberikan dukungan, mungkin tidak memerlukan banyak biaya politik karena memenuhi dahaga publik. Masalahnya siapa tokoh muda yang layak menjadi presiden," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (7/3).
Menurut Ubedilah, peluang koalisi parpol oposisi tergolong besar asalkan mampu merumuskan ide baru tentang capres ke depan. Jika demikian maka akan terjadi pergeseran peta politik dibandingkan pilpres 2014 lalu.
"Jadi, ini PR besar dalam lima bulan ini bagi parpol-parpol untuk merancang siapa capres ke depan yang bisa menandingi Jokowi. Kalau tidak ditemukan yang layak dan siap dari tokoh muda, ya ujung-ujungnya Prabowo lagi," ujarnya.
Bila kondisi tersebut yang terjadi, bukan tidak mungkin ada ketegangan politik dan tensi sosial makin meninggi. "Apakah ketegangan politik dan tensi sosial makin tinggi, harapannya penyelenggara pemilu mampu mengatasi itu," ucapnya.
"Saya kira kerja keras dari parpol oposisi dalam waktu lima bulan ini menentukan apakah mereka berani mengambil keputusan untuk keluar dari mainstream, atau mempertahankan pola lama untuk menghadapi Jokowi," kata Ubedilah menambahkan.
Ubedilah juga menjelaskan, ada banyak faktor yang membuat banyak parpol enggan mengajukan capres sendiri. Parpol justru banyak yang mengekor ke bakal capres pejawat Jokowi.
"Ada banyak faktor. Ada yang dicitrakan ke publik bahwa banyak kebijakan ini yang berhasil. Kedua, parpol-parpol ini juga berpikir tentang modal finansial untuk mengajukan capres karena modalnya tidak sedikit," katanya.
"Misalnya, ada bahkan sejumlah data, dan juga pernah dibahas di majalah Forbes, itu angkanya antara Rp 1 triliun sampai 7 Rp triliun (ongkos untuk mengajukan capres). Siapa yang mau modalin Rp 1 triliun itu untuk pemenangan pilpres," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika