REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan koalisi poros baru masih sangat mungkin terjadi di Pemilihan Presiden (pilpres) 2019. Walaupun dalam pencapresan ada prasyarat presidential threshold (PT) 20 persen yang memungkinkan setiap partai politik (parpol) berkoalisi mengusung calon presiden (capres).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan koalisi poros baru di luar dua poros pencapresan yang ada saat ini bisa terwujud dengan berbagai kemungkinan. Poros baru itu sebagai alternatif pada koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

"Semua masih bisa dengan berbagai kemungkinan," kata Yandri kepada wartawan, Selasa (6/3).

Yandri melihat ada dua partai besar yang mungkin memimpin koalisi di luar koalisi pemerintah. Yakni, partai Gerindra dengan PT 12 persen dan Partai Demokrat 10 persen, ditambah dengan PKS dengan 6,8 persen atau PAN dengan 7,6 persen.

"PAN-Gerindra cukup, dan PKB-PKS-Demokrat juga cukup," ungkapnya.

Diakui Yandri, PAN sendiri memiliki nama untuk didorong pilpres 2019, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Apakah sebagai capres atau sebagai cawapres, akan dibahas tersendiri di internal partai, dengan sejumlah beberapa nama yang sekarang sudah muncul di masyarakat seperti Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Nama-nama tersebut, kata dia, sangat mungkin menjadi bagian koalisi nonpemerintah atau mungkin koalisi poros baru diluar koalisi besar dari Jokowi atau Prabowo. "Ya jadi apa pun pada akhirnya nanti kita hormati sikap masing-masing parpol," ungkap Yandri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika