REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menanggapi kebijakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan memecat mahasiswinya yang mengenakan cadar saat beraktivitas di lingkungan kampus. Pemecatan mahasiswi bercadar ini merupakan tindaklanjut dari Surat Edaran Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal Pembinaan Mahasiswa Bercadar.
Nasir mengingatkan agar kebijakan tersebut tak menganggu hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Kendati demikian, ia menyerahkan masalah ini kepada rektor setempat.
"Saya serahkan rektor lah urusan seperti itu. Itu kan hak orang jangan sampai diganggu gugat. Yang penting itu saja. Dia mau jilbab, mau ini, silakan, tapi hak orang," ujar Nasir di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (5/3).
Menurut Nasir, masalah pengenaan cadar bukanlah persoalan ajaran agama. Ia pun kemudian meminta agar masyarakat dapat memisahkan antara budaya dengan ajaran agama.
"Saya rasa bukan soal urusan ajaran agama. Itu kan kita harus memisahkan antara budaya sama ajaran agama. Pemahaman, menafsirkan itulah yang kadang-kadang mereka berbeda," lanjut dia.
Nasir pun menegaskan, Kemenristek Dikti tak akan mempersiapkan langkah khusus terkait hal ini. "(Langkah dari kemenristek dikti) Tidak, karena orang akan mengerti sendiri," tambah Nasir.
Baca Juga: UIN Suka Segera Bina 42 Mahasiswi Bercadar
Sebelumnya, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi menyampaikan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap jumlah mahasiswi yang mengenakan cadar. Hal ini sesuai dengan Surat Edara perihal Pembinaan Mahasiswa Bercadar yang telah ditandatanganioleh Rektor UIN.
Mahasiswi bercadar pun akan mendapatkan pembinaan dari kampus melalui beberapa tahapan. Namun, jika seluruh tahapan dalam pembinaan mahasiswa telah dilakukan dan mahasiswi tersebut masih mengenakan cadar, maka UIN akan melakukan pemecatan terhadap mahasiswi yang bersangkutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
