REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai ada baiknya ke depan pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur tidak dilakukan secara langsung, melainkan dikembalikan ke DPRD. Sementara, untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tetap bisa dilakukan secara langsung.
Hal itu dikarenakan marak terjadinya politik uang yang terjadi di masyarakat tiap penyelenggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar. Kerusakan yang ditimbulkan juga telah mengkhawatirkan. Masyarakat terbiasa dibeli dengan uang.
"Ironisnya, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap Pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus. Hal ini jelas merusak dan tidak bisa dibiarkan tetap berlanjut," kata pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (28/2).
Selain menyoroti bahayanya politik uang, Bamsoet juga memperkirakan kualitas demokrasi pada Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 akan menurun jika proses tersebut masih diwarnai isu politik identitas. Ancaman rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa berpotensi tinggi dalam tahun politik ini.
"Jelang Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres, sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antar umat beragama," ujar Bamsoet saat berkunjung ke Kabupate Purbalingga.
Bamsoet menguraikan, pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama. Menurutnya, pola-pola tersebut pernah dilakukan beberapa tahun lalu, dimana modus yang dipakai antara lain dengan menggunakan isu dukun santet dimana banyak korban yang berjatuhan.
Mantan Ketua Komisi III DPR tersebut berkeinginan Pilkada, Pileg, dan Pilpres kali ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas. Bamsoet berharap, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu, yakni dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi.
Sehingga, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi ke depannya. Bamsoet menegaskan, DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada, Pileg dan Pilpres.
"Langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan. DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda agar pelaksaanan Pilkada, Pileg dan Pilpres dapat berlangsung dengan aman dan lancar," tutur Bamsoet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
