REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhenti menangkapi para pejawat yang bakal bertarung di Pilkada Serentak 2018. Mereka mengultimatum akan terus melakukan penangkapan jika para kepala daerah masih mengotori pilkada nanti dengan politik uang atau menerima suap serta melakukan korupsi.
"Jadi saya berpesan kepada para calon yang sedang mau menjadi bupati, wali kota, atau gubernur bersainglah dengan baik," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Jumat (16/2).
Syarief menegaskan, KPK bersama lembaga penegak hukum lainnya sangat berharap proses pilkada berjalan baik agar kepala daerah yang terpilih nantinya betul-betul pemimpin yang berintegritas dan berkualitas. Karena, praktik-praktik seperti suap dan korupsi ini yang akan merusak ke depan, merusak program pemerintah tidak berjalan.
Sepanjang Januari sampai pertengahan Februari ini, setidaknya ada delapan kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka di antaranya Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan yang terkini Bupati Lampung Tengah Mustafa.
Dari para kepala daerah tersebut, sebagian bakal maju pada pilkada di wilayah masing-masing tahun ini. Imas Aryumningsih yang merupakan kader Partai Golkar diusung Partai Golkar dan PKB pada Pilkada Subang 2018. Sedangkan Nyono yang juga kader Golkar mencalonkan diri dalam Pilkada Jombang 2018 melalui sokongan Golkar bersama PKB, PKS, Nasdem, dan PAN.
Marinus Sae mendaftarkan diri dan akhirnya ditetapkan sebagai calon gubernur pada Pilkada NTT 2018 dengan dukungan PDIP dan PKB. Mustafa yang merupakan ketua DPW Partai Nasdem Lampung juga bakal maju pada Pilkada Lampung 2018 dengan dukungan Nasdem, PKS, dan Hanura.
KPK menetapkan Mustafa sebagai tersangka pada Jumat (16/2) kemarin. Penetapan itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK di Lampung dan Jakarta pada Rabu (14/2) petang hingga dini hari. Dalam OTT itu, KPK menangkap 14 orang yang mencakup anggota DPRD Lampung Tengah, pejabat Pemkab Lampung Tengah, dan pihak swasta.
Mereka digelandang ke KPK dengan barang bukti uang suap sebesar Rp 1 miliar. Tiga di antaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalius Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman (TR). Natalius dan Ruslianta disangkakan sebagai penerima suap, sedangkan Taufik sebagai pemberi.
Dugaan kasus suap Pemkab Lampung Tengah kepada DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta sebesar Rp 300 miliar. Dana pinjaman untuk APBD Lampung Tengah tersebut digunakan untuk proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Tengah.
Peran Mustafa dalam kasus ini diduga adalah sebagai pihak pemberi bersama-sama dengan Taufiq Rahman. KPK menduga ada arahan dari bupati terkait dengan permintaan sejumlah uang dari pihak anggota DPRD dengan kode 'cheese'.
"Jadi diduga arahan bupati itu agar uang diambil atau diperoleh dari kontraktor sebesar Rp 900 juta dan dana taktis Dinas PUPR sebesar Rp 100 juta sehingga dengan total Rp 1 miliar," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.
Tim KPK dan Polda Lampung menjemput Mustafa di rumahnya, Kamis (15/2) petang, dan langsung membawanya ke KPK. Ia baru keluar ruang pemeriksaan dengan memakai baju rompi KPK warna oranye pada Jumat (16/2) sekira jam tiga lebih dan langsung dijadikan tersangka.
Terkait OTT yang dilakukan oleh KPK belakangan ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi III DPR mendorong pemerintah berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia juga meminta Komisi II mendorong pemerintah mengefektifkan peraturan presiden terkait strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Bambang juga mengimbau para pimpinan partai politik melakukan konsolidasi internal. Khususnya, terhadap kader-kader potensial yang tengah mengikuti pilkada agar berhati-hati terhadap praktik suap dan godaan transaksional lainnya.
"Di setiap pundak para kepala daerah atau para calon kepala daerah itu, ada beban elektoral yang akan memengaruhi elektabilitas partai pada pemilu mendatang," kata dia dalam pernyataan kemarin.
Golkar kumpulkan kepala daerah
DPP Partai Golkar akan menggelar rapat konsultasi dengan kepala daerah Golkar se-Indonesia, di Jakarta, Senin (19/2) pekan depan. Rapat itu bertujuan untuk mendukung terciptanya pemerintahan bersih bebas korupsi.
Dalam rapat konsultasi itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akan memberikan pengarahan dan penekanannya kepada seluruh kepala daerah dari Golkar agar tidak menggunakan jabatannya untuk merugikan negara dan rakyat.
"Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto akan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dan pejabat yang berasal dari Golkar agar tidak terlibat korupsi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Sarmuji di Jakarta, Jumat (16/2).
Sarmuji mengatakan, rapat konsultasi ini telah direncanakan sejak awal kepemimpinan Airlangga Hartarto, seiring dengan tagline baru Golkar Bangkit, Golkar Bersih. Dia menekankan, rapat konsultasi merupakan bentuk kewajiban DPP Golkar dalam mengingatkan kadernya yang mendapat amanah rakyat untuk memimpin daerah, untuk menjaga amanah itu sebaik-baiknya.
"Dalam rapat nanti juga akan turut membahas Pilkada 2018. Bagaimana kepala daerah yang masih berniat maju agar tetap menang tanpa merugikan negara dan rakyat," jelas dia.
Rencananya rapat konsultasi akan dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta. DPP Golkar turut mengundang Ketua KPK Agus Rahardjo dan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mengisi materi dalam rapat tersebut. (fergi nadira, Pengolah: fitriyan zamzami).
Ikuti Whatsapp Channel Republika