REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (RUU MD3) resmi disahkan DPR dalam rapat paripurna yang digelar Senin (12/2) sore. Fraksi Partai Nasdem memutuskan walk out dalam pengesahan tersebut karena dinilai terlalu dipaksakan.
Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate menilai seharusnya revisi dilakukan secara komprehensif. "Revisinya harus dilakukan secara subtantif, esensi-esensi pentingnya itu harus betul-betul menjadi perhatian dalam rangka menuju parlemen modern," kata Johnny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).
Johnny menilai revisi yang dilakukan saat inibernuasa pragmatisme dan cenderung adanya kepentingan kelompok yang ditonjolkan. Dengan tegas Johnny menganggap bahwa penambahan kursi DPR adalah bertujuan untuk menambah kekuasaan.
"Sulit untuk dibantahkan kalau ini bukan hanya untuk berbagi, Ini hanya untuk menambah kekuasaan," ujarnya.
Delapan fraksi di DPR dan Pemerintah resmi mengesahkan UU MD3. Selain Fraksi Partai Nasdem yang memutuskan untuk mangkir dari persidangan, Fraksi PPP juga memutuskan untuk walk out. Menurut Sekjen PPP, Arsul Sani, PPP tidak ingin mengesahkan sebuah RUU yang melanggar konstitusi.
"Itu melanggar konstitusi. Pertama, melanggar hal konstitusional DPD, kedua itu melanggar putusan MK Nomor 117 tahun 2009," katanya.
Selain itu, Arsul menilai masih ada beberapa pasal yang mendapat sorotan masyarakat, diantaranya pasal terkait dengan penguatan kelembagan DPR hak imunitas. Arsul ingin Panitia Kerja (Panja) di baleg seperti panja di RKUHP. Arsul juga menilai tidak ada urgensi untuk terburu-buru RUU tersebut diputuskan.
"Kenapa harus diburu-buru? Katakanlah untuk menunda, memperdebatkan kembali, mengkaji kembali sampai masa sidang yang akan datang. Kenapa sampai terburu-buru?" tanya Arsul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
