REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak menilai, permasalahan video pidato Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, belum selesai. Polri pun akan tetap mengutamakan komunikasi yang baik
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengungkapkan, Polri sudah menganggap persoalan ini sudah selesai setelah Kapolri melakukan klarifikasi dengan PBNU dan ormas lainnya. Mengenai pihak yang masih mempermasalahkan hal tersebut, Iqbal menyatakan, akan berkomunikasi terlebih dahulu.
"Saya kira saya perlu berkomunikasi karena ini 'katanya-katanya'. Kita komunikasi dulu," ujar dia saat dikonfirmasi, Sabtu (3/2).
Kapolri, kata Iqbal, direncanakan masih akan mengunjungi sejumlah ormas. Namun, jadwal rinci dan ormas mana yang akan dikunjungi Tito Karnavian, masih belum ditentukan. "Intinya kita komunikasi, belum disebutkan rencana spesifik mau kemana, mau kemana," kata dia.
Sebelumnya sebuah video ucapan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menuai polemik setelah menyatakan bahwa akan merangkul ormas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di semua lini. Ucapan Tito yang menyebut organisasi lain merontokkan negara pun menuai protes dari sejumlah pihak.
Adapun penggalan ucapan Tito yang dipermasalahkan dalam video yang beredar di Media Sosial adalah: "Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua Polres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian, mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya."
Kapolri pun menjumpai sejumlah pihak untuk meluruskan hal tersebut. Di antaranya adalah, Ketua Syarilat Islam Hamdan Zoelva dan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Polri menyatakan, video tersebut telah disunting dan dipotong sehingga menimbulkan polemik.
Meski sudah melakukan klarifikasi, sejumlah pihak dikabarkan masih belum menerima hal tersebut. Bahkan, salah satu ormas Aktivis Pergerakan Islam (API) Bersatu menyambangi Istana Negara pada Kamis (1/2) siang. Organisasi tersebut berharap, Presiden mengevaluasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan mencopotnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika