REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Kapolri, Tito Karnavian yang menyatakan organisasi selain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bukanlah pendiri negara menuai reaksi dari berbagai pihak. Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher pun mengimbau sebaiknya Kapolri tidak masuk ke ranah politik.

(Baca: Said Aqil Sebut Masalah Video Kapolri Sudah Selesai)

"Polri itu kan wilayahnya penegakkan hukum. Kalau saya melihat itu, sebaiknya pihak penegak hukum menjalankan fungsi-fungsi penegakkan hukum jangan masuk ke wilayah politik," kata Ali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).

Selain itu, Ali mengatakan apapun organisasi di luar NU dan Muhammadiyah juga memiliki sejarah terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut tidak memungkiri bahwa kekuatan kesejarahaan sumbangsih NU dan Muhammadiyah dalam sejarah perjuangan bangsa sangat besar.

"Tapi dengan mengabaikan yang lain itu juga tidak adil," katanya.

Ali menjelaskan, selain NU dan Muhammadiyah, ada beberapa organisasi lain yang juga memiliki peran antara lain al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, al-Irsyad, dan Persis.

"Urutannya itu kan Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1911, Muhammadiyah 1912, Said Na'um 1914, al-Irsyad 1918, Persis 1923, NU 1926, al-Washliyah 1930, kemudian Mathla'ul Anwar pada tahun itu. Ini kan komponen bangsa yang ada di dalam sejarah kebangsaan kita," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika