REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Police Watch (IPW) menilai, ada dampak positif dan negatif dari rencana mendagri untuk menunjuk perwira Polri sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dampak positifnya, kata dia, niat itu bisa dianggap sebagai kepercayaan institusi lain terhadap perwira polri.
Dampak negatifnya, akan timbul pro kontra mengingat pada Pilkada kali ini cukup banyak perwira Polri yang menjadi peserta dan ikut dalam proses Pilkada. Selain itu akan muncul tanda tanya, apakah pejabat di Kemendagri tidak ada lagi yang punya kapabilitas untuk menjadi Plt Gubernur. Kenapa hanya polri yang dilibatkan dan perwira TNI tidak.
''Untuk menghindari polemik berkepanjangan, Mendagri perlu menjelaskan latar belakang rencananya tersebut,'' ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (26/1).
IPW berharap,sebaiknya rencana dan usulan Mendagri itu ditolak saja oleh Polri. Selain itu Polri tetap fokus pada penjagaan keamanan di Pilkada 2018. Sehingga kepolisian bisa profesional, proporsional dan independen. Sedangkan Plt Gubernur tetap diserahkan kepada pejabat ke Mendagri.
IPW berharap para birokrat sipil jangan memancing dan menarik Polri ke wilayah politik praktis atau pun ke wilayah pemerintahan sipil. Apalagi saat ini ada sejumlah jenderal polisi dan militer yang ikut Pilkada 2018.
''Keberadaan perwira Polri sebagai Plt Gubernur akan bisa berdampak negatif bagi polri itu sendiri,'' jelas Neta.
Terutama untuk di Jabar, keberadaan perwira kepolisian sebagai Plt Gubernur bisa berdampak pada penggugatan sejumlah pihak terhadap independensi dan profesionalisme Polri. Dalam situasi pilkada seperti sekarang ini, posisi Polri sangat tepat jika tetap profesional dan independen serta sebagai penjaga keamanan.
Jika pun terjadi konflik dalam proses Pilkada, lanjutnya, Polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok dan tidak dituding berpihak. Menurut Neta, jangan sampai Polri dituduh keterlibatannya jenderalnya sebagai Plt Gubernur hanya untuk memenangkan calon gubernur dari partai tertentu.
''Jika kesan itu muncul tentunya akan sangat merugikan polri,'' kata Neta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
