REPUBLIKA.CO.ID, KAJEN -- Areal pemukiman yang masuk sebagai kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan, mulai berkurang. Jika pada tahun 2014 luas wilayah kumuh di Kabupaten Pekalongan mencapai 671 hektar, hingga akhir tahun 2017 tercatat hanya tinggal 500 hektar saja.
"Kami akan terus berupaya untuk mengurangi areal kumuh tersebut, dengan penataan lingkungan. Juga upaya untuk mengurangi kemiskinan, karena kawasan kumuh seringkali identik dengan kemiskinan," jelas Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat menghadiri kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kedungwuni Timur, Jumat (26/1).
Menurutnya, penanggulangan kawasan kumuh ini bisa dilakukan karena pihaknya terus melakukan berbagai program yang bermuara pada penataan lingkungan.
"Melalui berbagai program tersebut, selama dua tahun kita mampu mengurangi kawasan kumuh seluas 136 hektar menjadi kawasan asri. Antara lain seperti di wilayah Dukuh Gending Kelurahan Kedungwuni," jelasnya.
Dia berharap berbagai program tersebut bisa terus berjalan. Sehingga target tak ada lagi kawasan kumuh di Pemkab Pekalongan pada tahun 2021 bisa terwujud.
"Saat ini, wilayah kumuh yang paling besar berada di wilayah Kecamatan Tirto seluas 333 hektare yang antara lain sebagai dampak sering terjadi bencana rob. Dengan adanya pembangunan tanggul penahan rob yang akan selesai 2019, kami berharap kawasan kumuh ini juga kelak bisa menjadi asri," katanya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, Trinanto, menyampaikan bahwa dalam RPJMN 2015-2019 sudah diamanatkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan pemukiman adalah tercapainya penanganan pemukiman kumuh perkotaan menjadi nol hektar.
Salah satu upaya penanggulangan kawasan kumuh tersebut, dilakukan melalui program Kotaku. "Program Kotaku ini merupakan program dalam rangka mendukung pencapaian 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum, 0 persen kawasan pemukiman kumuh, 100 persen akses sanitasi layak," jelasnya.
Program Kotaku, menurutnya, dicanangkan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi. Kabupaten Pekalongan, masuk sebagai salah satu wilayah kabupaten yang mencanangkan program Kotaku.
"Dalam upaya pencapaian akses sanitasi layak di wilayah Kedungwuni Timur ini, disiapkan anggaran DAK Sanitasi untuk membangun MCK senilai Rp 910.000.000. Sedangkan untuk peningkatan rumah layak huni juga dianggarkan DAK Perumahan senilai Rp 915.000.000 untuk rehab RTLH sebanyak 61 unit," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
