REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menjawab tuduhan bahwa lahan yang dipakai untuk program rumah dengan down payment (DP) Nol Rupiah merupakan lahan mangkrak yang telah merugikan konsumen. Ia menegaskan lahan itu tidak bermasalah.
Menurut Sandiaga, ada total lahan seluas 2,9 hektare yang digunakan untuk program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di Pondok Kelapa. Lahan yang mangkrak seluas 1,5 hektare dikerjasamakan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya. Letaknya bersebelahan dengan lahan Rumah DP Nol.
"Yang mangkrak itu adalah 1,5 hektare yang dikerjasamakan oleh pembangunan srana jaya sebelumnya. Sebelum rumah DP 0 rupiah ini diluncurkan yang dibangun kemarin berada tepat di sebelahnya. Jadi tidak ada keraguan lagi," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (22/1).
Menurut Sandiaga, lahan yang digunakan untuk program Rumah DP Nol luasnya 1,4 hektare. Lahan ini disebut tidak bermasalah.
Sandiaga berencana akan membeli lahan yang mangkrak. Lahan itu akan dikelola dan dibangun sebagai lokasi perumahan dengan harga terjangkau.
"Kita akan berikan dorongan pada Sarana Jaya untuk fasilitasi konsep buy-out, 1,5 hektare ini akan kita ambil alih, kita kelola dan akan kita bangun lagi untuk perumahan untuk warga dengan harga terjangkau," kata dia.
Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan juga memastikan lahan yang digunakan untuk pembangunan Klapa Village bukanlah lahan mangkrak. “Berbeda itu,” ujarnya, Kamis (18/1) malam.
Yoory menambahkan, lahan itu dikerjasamakan dengan PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT). Namun diakuinya, perkembangannya tidak berjalan dengan baik.
“Mereka masih belum memulai pembangunannnya sampai saat ini,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
