REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno merespons rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyediakan rumah layak huni dengan uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk para aparat sipil negara (ASN), polisi, dan militer. Menurut Eddy, rencana tersebut dapat dimaknai sebagai suatu kebijakan yang politis.
Eddy meyakini Jokowi memang ingin menyediakan rumah layak huni dengan harga terjangkau. Akan tetapi, ia menilai kebijakan semacam itu sebaiknya tidak dilakukan di tahun politik.
Dengan demikian, tidak ada diskursus yang mengartikan bahwa pejawat melakukan penyalahgunaan fasilitas. Eddy menerangkan cap sebagai kebijakan politis itu tidak bisa dihindari ketika Jokowi memutuskan kebijakan yang populer.
"Kalau memang ada unsur atau konotasi yang bersifat populis justru dicap bagian dari kampanye untuk pemenangan yang bersangkutan meskipun dikemas dalam berbagai hal," kata Eddy di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jumat (9/11).
Di sisi lain, ia juga mengaku tak khawatir kebijakan itu akan memengaruhi netralitas ASN, polisi, dan militer. Ia menganggap ASN tentu memiliki cara pandang sendiri yang tidak hanya memikirkan masa kini, melainkan juga beberapa tahun mendatang.
"Pada akhirnya kan kita tidak hanya menerima manfaat saat ini saja, kita juga ingin apa yang bisa keterima ke depannya, untuk lima tahun ke depan," tuturnya.
Ia menilai yang dibutuhkan bangsa Indonesia lima tahun mendatang adalah penguatan di bidang ekonomi. Eddy menuturkan menjaga kestabilan harga-harga bahan pokok dan penyediaan lapangan kerjalah adalah salah satu yang akan dilakukan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno.
Sandiaga Salahuddin Uno sebelumnya juga menyambut baik terkait rencana Jokowi menyiapkan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dengan uang muka sebesar 0 persen. Ia menilai Jokowi melihat data yang sama dengan data yang ia pakai di DKI.
"Bahwa tuntutan masyarakat untuk mendapatkan perumahan dengan harga terjangkau dengan cicilan dan DP yang tidak memberatkan itu juga diperlukan di seluruh wilayah Indonesia," kata Sandiaga di Kantor Sekretariat PS 19-NKRI, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (8/11).
Sandiaga menilai aparat kepolisian dan TNI layak mendapatkan rumah dengan uang muka 0 persen lantaran polisi dan TNI sudah berjuang mempertaruhkan nyawanya. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu enggan menjawab ketika disinggung ada tidaknya unsur politis di dalam kebijakan itu.
"Nanti pengamat saja yang berkomentar, tetapi saya melihat bahwa ini memang dibutuhkan. Nanti biar masyarakat yang menilai ini politis atau enggak, karena semua balik kepada niatnya," ujarnya.
Pemerintah berencana menyediakan rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri. Saat ini, pemerintah sedang menginventarisasi aset lembaga/kementerian yang kosong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
