REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menjanjikan becak akan bisa kembali ke Ibukota. Menurut Anggota DPD asal DKI Jakarta, Fahira Idris kebijakan ini merupakan janji Joko Widodo (Jokowi) saat masih sebagai Gubernur DKI yang kini ditunaikan Anies-Sandi.
Fahira mengungkapkan, rencana penataan kampung-kampung di Jakarta dan membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu sebenarnya sudah mulai bergulir di awal-awal Pemerintahan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, sayangnya rencana tersebut tidak kunjung terdengar saat tampuk kepemimpinan beralih ke Ahok.
"Padahal penataan kampung dan becak sudah menjadi kontrak politik pasangan Jokowi-Ahok saat kampanye Pillkada DKI Jakarta 2012," ujarnya, Kamis (18/1).
Karena itu, Fahira menilai masyarakat patut bersyukur ada pemimpin yang sepenuh hati mau melunasi janji-janji pemimpin terdahulu. Sedangkan kontrak politik sebelumnya yang tidak ditunaikan biarkan menjadi catatan sejarah. Dan warga Jakarta terutama yang terpinggirkan bisa ikut mempersiapkan diri menjadi bagian penting dari proses pembangunan di DKI Jakarta.
"Dengan demikian warga Jakarta saat ini mulai dikembalikan khittahnya sebagai subyek pembangunan," katanya.
Selain becak, menurut Fahira, program Community Action Plan (CAP) atau program peningkatan kualitas kawasan permukiman kampung-kampung di Jakarta Gubernur Anies senada dengan rencana Jokowi saat menjadi Gubernur.
Saat itu, Jokowi merencanakan penataan kampung tidak hanya dilakukan dengan konsep kampung deret, tetapi penataan dengan kelebihan masyarakatnya yang ada di masing-masing kampung. "Seingat saya di masa Pak Jokowi desain penataan kampung sudah ada. Tapi ya kita tahu sendiri kelanjutannya seperti apa. Oleh gubernur penggantinya kampung bukan ditata malah digusur," tegas Ketua Komite III DPD ini.
Program CAP ini adalah lembaran dan harapan baru warga kampung kota Jakarta. Ia berharap warga Jakarta lain yang hidupnya lebih nyaman, terbuka matanya bahwa kampung adalah bagian integral dari pembangunan Kota Jakarta yang harus ditata bukan digusur. Sama dengan penataan kampung, penataan becak di tempat-tempat yang becak masih beroperasi juga kontrak politik gubernur/wakil gubernur terdahulu.
Namun ini hendak ditunaikan Anies- Sandi. Sayangnya menurut dia, masih ada sebagian masyarakat bahkan akedemisi dan pengamat yang gagal paham terhadap rencana penataan becak ini. Mereka menganggap Anies-Sandi akan membanjiri jalan-jalan protokol di Jakarta dengan becak. Fahira berharap pihak pihak yang tidak paham isu jangan berkomentar soal becak ini. Karena banyak contoh dimana becak bisa ditata rapi dan bersinergi dengan penataan kota.
"Becak masih dibutuhkan setidaknya bagi emak-emak yang hendak dan pulang dari pasar. Mereka mencari nafkah halal sehinga harus dimudahkan. Tidak boleh lagi abang-abang becak, tiap hari harus kucing-kucingan dengan aparat," ujar Fahira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
