Selasa 16 Jan 2018 00:22 WIB

Kisruh Hanura Telah Tampak Sejak OSO Terpilih Ketum

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Indira Rezkisari
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (kedua kanan depan), Sekjen Hanura Sarifuddin Sudding (kedua kiri depan), Wakil Ketua Umum Partai Hanura Wisnu Dewanto (kiri depan) dan Nurdin Tampubolon (kanan depan) memberi keterangan pers seusai menggelar rapat tertutup, di Jakarta, Senin (15/1).
Foto: Antara
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (kedua kanan depan), Sekjen Hanura Sarifuddin Sudding (kedua kiri depan), Wakil Ketua Umum Partai Hanura Wisnu Dewanto (kiri depan) dan Nurdin Tampubolon (kanan depan) memberi keterangan pers seusai menggelar rapat tertutup, di Jakarta, Senin (15/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh internal terjadi di Partai Hanura antara Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dengan segenap pengurus DPP Hanura dan pengurus daerah. Pengamat Politik Hendri Satrio menilai benih-benuh kisruh Hanura sebenarnya telah nampak sejak diangkatnya OSO sebagai Ketua Umum Hanura.

"Ya kalau ini soal permasalahan Hanura ini kalau kita lihat sejarahnya, sejak OSO diangkat kan emang riak-riaknya sudah ada sebenarnya," ujar Hendri saat dihubungi pada Senin (15/1).

Penyebabnya, ketika OSO dipilih menjadi ketua umum beberapa bagian dari Hanura merasa pengangkatan itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di Hanura. Sehingga sampai berujung kemelut pada saat ini.

"Jadi ini seperti dalam sekam saja, dan ini kemudian mencuat terutama yang berkaitan dengan Pilkada 2018," kata Hendri.

Pengamat dari Universitas Paramadina ini melanjutkan, kerugian dari masyarakat dengan adanya konflik tersebut terkait eksistensi Hanura mengingat perpecahan dapat mengarah pada bubarnya Hanura. Hal ini juga nantinya berpengaruh dalam Pemilu 2018.

"Bagaimana jika nanti kemudian Hanura mengundurkan diri atau tidak ada karena saling perpecahan ini meruncing dan berbuntut dengan tidak ada Hanura di 2019," ujar Hendri. Karenanya, ia mengingatkan internal Hanura untuk dapat segera mengatasi kemelut tersebut agar tidak merugikan masyarakat banyak.

"Yang jelas buat rakyat, kerugiannya adalah, bila Hanura kemudian tidak ikut dalam kompetisi politik, nah tentu ini jadi PR karena putusan MK kemarin tentang menggunakan hasil 2014 untuk Pemilu 2019, nah bagaimana cara gunakan 2014 kalau parpolnya nggak ada," ujar Hendri.

Kemelut Partai Hanura bermula dari mosi tidak percaya pengurus Hanura tingkat pusat hingga cabang kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Ujungnya terjadi pemecatan OSO dari Ketua Umum Hanura oleh Pengurus DPP Hanura.

Salah satu alasan mosi tidak percaya terhadap Oesman Sapta adalah karena ia dianggap kerap membuat keputusan sepihak terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun keputusan DPP Hanura yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding itu tentu tidak diterima oleh OSO yang pada saat yang sama menggelar konferensi pers terkait hal tersebut. OSO justru memecat balik Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen Hanura.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement