REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengkhawatirkan masuknya beras impor ke Jakarta.
"Saya mendapat laporan, dari 500 ribu ton, yang akan diimpor. Dan masuk 100 ribu sampai 120 ribu itu besar sekali ke DKI, berarti nanti ada distorsi harga yang kami khawatirkan," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1).
Hal tersebut disinyalir, karena minimnya suplai dan juga tidak lancar distribusinya. Keputusan pemerintah pusat akan mulai masuk, tapi yang terpenting buat Pemerintah Provinsi DKI adalah memastikan suplai cukup dan distribusi lancar, katanya.
"Itu keputusan politik dan kita nggak mau masuk ke keputusan politik. Kita ingin dilibatkan, Pemprov DKI dan BUMD DKI ingin dilibatkan. Karena kita tidak jngin membanjirnya suplai yang rencananya masuk ke Jakarta 100 ribu ton, akan mengakibatkan distorsi harga," kata Wagub.
Sandiaga menegaskan keinginannya agar harga beras di masyarakat stabil dan semua pihak diperhatikan mulai dari petani dan pedagangnya juga. Hal itu yang disikapi dan ingin semua ikut saling membantu.
"Kita berharap kepada Menteri Perdagangan, bahwa Food Station dan PD Pasar Jaya dilibatkan. Karena nanti ini outletnya juga melewati Pak Arief (Dirut Food Station, red), jadi kalau kita nggak ada koordinasi akan susah. Ini yang kita sampaikan, jangan hanya kita dipakai sebagai 'bumper' di depan," kata Sandiaga.
Wagub juga telah melakukan komunikasi dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dan ada dukungan. "Kita sudah kontak juga dengan Menteri Perdagangan. Kita tunggu langkah - langkah Menteri Perdagangan, untuk merangkul kami. Karena ini butuh sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Sandiaga.
"Prioritasnya adalah warga Jakarta bisa mendapat pangan terjangkau dan apalagi ini prestasi sebelumnya di Jakarta, memastikan inflasi Jakarta stabil dan utilitas harga pangan itu sangat rendah," katanya.
"Itu yang kami harapkan, jangan sampai kita tidak berkoordinasi, jangan sampai kita memberatkan warga dan pedagang kecil," ujarnya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika