Selasa 09 Jan 2018 02:04 WIB

Polres Lombok Barat Gelar Apel Persiapan Pilkada Serentak

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Hazliansyah
Anggota polisi dari berbagai satuan mengikuti gelar pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2018 dalam rangka pengamanan Pilkada Jateng, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/1).
Foto: Antara/R. Rekotomo
Anggota polisi dari berbagai satuan mengikuti gelar pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2018 dalam rangka pengamanan Pilkada Jateng, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/1).

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat (Lobar) menggelar apel bersama dalam rangka koordinasi menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Apel dilakukan di Lapangan Polres Lobar dan dipimpin oleh Kapolres Lobar, AKBP Heri Wahyudi. Peserta apel terdiri dari ratusan personil gabungan TNI-Polri, pasukan Polair, SatPol PP, Linmas, Senkom dan KPU Lombok Barat.

Kapolres Lobar AKBP Heri Wahyudi mengatakan, pelaksanaan apel untuk mengecek kesiapan personil serta kelengkapan sarana dan prasarana seluruh unsur terkait sebelum diterjunkan ke lapangan.

"Pada pelaksanaan Pilkada terdapat berbagai potensi kerawanan yang memerlukan perhatian serius diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat menganggu penyelenggaraan Pilkada," ujar Heri saat apel di Lapangan Polres Lobar, NTB, Senin (8/1).

Heri menambahkan, Pilkada memiliki arti penting bagi keberlangsungan kepemimpinan di daerah. Pada konteks inilah Polres Lobar kemudian menggelar Operasi Mantap Praja Gatarin 2018 untuk mengawal dan mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2018.

"Titik pointnya agar pesta demokrasi Pilkada berlangsung aman, jujur, adil dan demokratis," lanjut Heri.

Heri menyebutkan, Operasi Mantap Praja Gatarin 2018 dilaksanakan sekitar sembilan bulan di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat dan akan melibatkan 756 personil Polres Lobar dan Polres Mataram serta 150 personil TNI dari Kodim 1606/Lobar dan 2.360 personel Linmas.

"Seluruhnya akan mengamankan 475.028 pemilih sementara yang akan tersebar pada 1.180 TPS," kata Heri menambahkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Lobar Alam mengatakan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri pihaknya diminta meningkatkan koordinasi terkait pengamanan wilayah selama tahapan pemilihan kepala daerah.

"Seperti dengan Polres Lobar, Polres Kota Mataram, Kodim, Kejaksaan serta seluruh perangkat mereka yang ada di kecamatan. Kesbangpol juga diminta memetakan potensi konflik Pilkada di daerah yang rawan sehingga dapat diantisipasi bila terjadi benturan di lapangan," kata Alam.

Terkait potensi munculnya konflik, Alam mengaku hal itu mungkin saja terjadi dan harus segera dideteksi secara dini sebelum meluas.

"Semua ada potensi. Harus kita deteksi sebelum menjadi konflik. Kita harus melakukan cipta kondisi dengan semua stakeholder dan jaringan yang ada," kata Alam menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement