REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh sertifikat tanah di Indonesia selesai dibagikan kepada masyarakat pemilik tanah pada 2025. Selama tahun 2017, sebanyak 4,2 juta sertifikat tanah telah dibagikan.
"Target saya pada 2025 harus rampung urusan sertifikat, artinya lagi pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak tidur, pokoknya saya kejar terus saya ikuti prosesnya," kata Presiden Joko Widodo dalam acara pembagian sertifikat tanah di lapangan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/12).
Pada hari itu Presiden Joko Widodo membagikan 110.394 sertifikat untuk lahan di Kalimantan Barat. Pada saat yang bersamaan ada 6 menteri Kabinet Kerja yang membagikan sertifikat di 6 provinsi lain yaitu di Jawa Timur dibagikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sekitar 469 ribu sertifikat, di Makassar oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebanyak 90.543 sertifikat.
Selanjutnya Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebanyak 63.926 sertifikat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur membagikan 82.121 sertifikat di Jambi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membagikan 122 sertifikat di Lampung dan 140.335 sertifkat dibagikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno di Palembang.
"Sebelumnya saya minta sertifikatnya diangkat semua yang di Kalbar, Sulteng, Sulses, Jatim, Lampung, Jambi, Sumsel diangkat semuanya mau saya hitung. Jangan turun dulu di seluruh Indonesia mau saya hitung," ujarnya.
Ada total 1.080.000 sertifikat yang dibagikan dari seluruhnya 4,2 juta sertifikat yang dibagikan sepanjang 2017 dari target 5 juta sertifikat. "Target kita 5 juta yang dibagikan tahun ini, tahun depan 7 juta, tahun 2019 target kita 9 juta, pokoknya pegawai BPN, kanwil BPN gak tidur, gak tahu berapa tahun," ungkap Presiden.
Presiden bahkan mengaku sudah mengangkat ribuan juru ukur baru untuk mempercepat proses sertifikasi tanah. "Katanya Pak Menteri ke saya, Pak 'juru ukurnya kurang Pak', sudah dicari, sudah berapa pak? Sudah tambah 4.600 juru ukur, kalau kurang tambah lagi tidak ada alasan rakyat tidak pegang sertifikat," ucap Presiden, menegaskan.
Menurut Presiden, sudah berpuluh-puluh tahun BPN hanya membagikan 400-500 ribu sertifikat per tahun. "Saya hitung kalau dari 126 juta warga yang harus pegang sertifikat dan saat ini baru diberikan 46 juta sertifikat, berarti masih 80 juta sertifikat yang dibagikan. Kalau setiap tahun 500 ribu sertifikat, baru 160 tahun selesai saya gak mau itu," tukas Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika