REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menilai pemberantasan korupsi masih lemah pada tiga tahun era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini terlihat dari kriminalisasi aktivis antikorupsi dan juga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak terkena kasus pidana.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengatakan, salah satu pelemahan KPK muncul saat ada pergantian ketua KPK Abraham Samad dan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki.
"Bagi saya melihat perjalanan pemberantasan korupsi ketika Samad dan Bambang Widjojanto digantikan Plt. Di situ kemudian praktik kuda troya pelemahan KPK dilakukan. Plt yang baru ditunjuk Istana bagi saya menunjukkan praktik kuda troya melakukan pelemahan demorasilasi dari dalam," ujarnya saat acara 'Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi' di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (27/12).
"Praktik rekrutmen penunjukan yang sama. Jelas operasi terpimpin. Jelas dari Istana. Ini episentrum pelemahan yang hari ini dirasakan," lanjut Dahnil.
Sementara Aktivis HAM, Haris Azhar menambahkan saat ini adalah era paling sulit dalam hal pemberantasan korupsi.
"Dengan kondisi seperti ini susah hadapi Jokowi seperti bagaimana. Satu hal modal KPK, Jokowi minta digembosi," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah hanya memfokuskan proyek infrastruktur saja dan berkaitan dengan uang. Pencegahan korupsi seakan tidak ada nilainya padahal Jokowi terpilih menjadi presiden karena komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan tak punya beban masa lalu akan korupsi.
"Saya tidak yakin tiga tahun masyarakat yakin melihat pemerintah hari ini tidak ada komitmen pemberantasan korupsi, ngomongnya cuma statament dan spanduk memerangi korupsi," ungkapnya.
Bahkan, ia menilai saat ini kerja KPK hanya berani menangkap kepala daerah saja bukan membongkar kejahatan korupsi melainkan mencari kehebohan semata.
"Pimpinan KPK bukan takut tetapi di-setting orangnya Jokowi, dan hobi OTT, cari kehebohan bukan level membongkar. Padahal kalau dilihat rangkaian korupsi hari ini harusnya KPK membongkar bukan mengandalkan OTT jadi jangan jadi petani siang hari yang menangkapi tikus tapi harus memastikan sawahnya itu subur dengan padi yang ukurannya luar biasa panjangannya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
