REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Jabar telah ditandatangani.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menandatangani naskah tersebut bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Metro Jaya (diwakili Kepala Bidang Keuangan Polda Metro Jaya), Pangdam V/Jaya (diwakili oleh Pasirenprogar 051/Wijayakarta) di Gedung Pakuan, Rabu pagi (27/12).
Menurut Aher, pada 2018 mendatang, Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 16 kabupaten/kota. Sehingga, pelaksanaan tahapan Pilkada serentak yang aman, tertib, dan lancar mutlak dibutuhkan.
"Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran pengamanan Pilkada yang ditujukan untuk institusi pengamanan di daerah," ujar Aher.
Aher mengatakan, anggaran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Yakni, untuk Polda Jabar sebesar Rp 145 Miliar lebih, anggaran Polda Metro Jaya sebesar Rp 22 miliar lebih, anggaran Kodam III/Siliwangi sebesar Rp 26 Miliar lebih, dan Kodam V/Jaya sebesar Rp 2,8 Miliar lebih.
"Kami berharap dana ini segera cair. Oleh karena itu, anggaran pencairannya di 2018 tapi NPHD-nya sudah kita laksanakan tahun 2017 ini," kata Aher.
Aher mengakui, pencairan anggaran ini diluar kebiasaan. Karena, biasanya jika hibah tahun 2018 maka perjanjian dan prosesnya juga dilakukan di tahun 2018.
"Tapi untuk keamanan ini, kita ingin rasa aman terjamin, tidak ada gangguan apapun dalam Pilkada serentak di Jawa Barat. Oleh karena itu, kita lakukan sejak dini," katanya.
Selain itu, kata Aher, program pengamanan Pilkada di Jawa Barat bisa dilakukan sejak 1 Januari 2018. Hal ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, pada saat pelaksanaan Pilkada hingga setelah hari H pelaksanaan Pilkada.
"Sehingga seluruh rangkaian pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan situasi yang terkendali," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
