REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia memeringatkan, Partai Golkar agar lebih berhati hati, benar benar selektif dalam memilih sosok pengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR yang sekarang berstatus tahanan KPK karena sangkaan teelibat kasus korupsi mega proyek KTP elektronik. Bukan hanya itu, KOPEL dengan tegas menuding kebijakan partai Golkar selama ini yang mengulur-ngulur waktu penggantian Setno dari DPR sesungguhnya berkontribusi besar atas buruknya kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD.
Bagi KOPEL, Golkar telah menyandra lembaga DPR RI. "Golkar harus ikut bertanggungjawab dengan situasi sekarang ini. Ini negeri seolah tak bermartabat lagi. Sebuah lembaga wakil rakyat, lembaga yang seharusnya dijaga kehormatannya kini seolah tersandra. Ini sejarah buruk. Ketuanya sudah berstatus terdakwa tapi belum tergantikan secara resmi. Seharusnya Golkar harus segera memecat bukan malah menunggu kemurahan hati Setnov," ujar Syamsuddij Alimsyah kepada wartawan, Rabu (13/12).
Menurut Syamsuddin, sesuai UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 tahun 2014, seorang Ketua DPR yang berstatus terdakwa harus diberhentikan. Proses pemberhentiannya ada dua cara bisa ditempuh. Bisa melalui rekomendasi pemberhentian oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau dengan melalui partai Golkar ulyang berinisiatif langsung mengusulkan pemberhentian Setnov dan mengajukan pergantian antar waktu.
Dia memngatakan, sekarang ini publik menunggu setidaknya ada dua kebijakan dari partai Golkar. Pertama memberhentikan Setno sebagai Kader sekaligus memengajukan pwmberhentian sebagai anggota dan pimpinan DPRRI. Kedua, mengusulkan nama pengganti Setnov dari Ketua DPR," ujarnya.
Syamsuddin menambahkan Golkar harus benar benar selektif dan memastikan pengganti Setno adalah sosok yang clear dan bersih. Salah memilih pengganti maka Golkar, dia mengatakan, akan dmintai pertanggungjawaban oleh publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
