REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak gelombang ketiga yang akan berlangsung pada 2018 tentu akan menjadi tantangan. Yakni apakah kualitas demokrasi Indonesia mengalami peningkatan atau sebaliknya.
"Kita akan menyaksikan pertarungan menarik di tiga daerah yang selama ini memiliki jumlah pemilih suara terbesar di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah)," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (27/11) lalu.
Firman mengatakan, beberapa provinsi di Pulau Jawa merupakan wilayah strategis dan lumbung suara tentu akan menjadi arena yang diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan politik.
"Pilkada di tiga provinsi ini akan menarik perhatian publik yang lebih luas melampaui wilayahnya," tambahnya.
Menurutnya, partai politik (parpol) saat ini masih cenderung bersifat pragmatis dalam menentukan calon yang akan diusung. Sehingga parpol kerap lebih mempertimbangkan aspek popularitas dan elektabilitas bakal calon, dibandingkan faktor kapasitas, seraya mengabaikan proses kaderisasi di parpol.
Selain itu, ia juga mengatakan, pilkada juga sering dimaknai sebagai arena memperebutkan kekuasaan semata. Pilkada langsung, menurutnya harus mampu merefleksikan demokrasi, sehingga memberikan peluang besar adanya kompetisi dan partisipasi.
"Pilkada seharusnya mengontestasikan kualitas atau kompetensi calon, dan bukan hanya faktor populer dan memiliki modal besar saja," katanya.
Ia mengatakan, pilkada serentak secara umum dan pilkada di daerah lumbung suara secara khusus pada 2017, haruslah meningkat kualitasnya dibandingkan pilkada serentak sebelumnya. "Ini tentu agar konsolidasi demokrasi di daerah bisa berlangsung dengan baik dan dampaknya positif terhadap achievement pemerintah daerah," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
