REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai, pergantian pimpinan Partai Golkar perlu dilakukan menyusul sempat raibnya Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Wapres menilai, masalah hukum yang membelit Novanto belakangan akan menjadi kampanye buruk bagi citra Golkar.
"Kalau ketua menghilang, kapten menghilang, masa tidak diganti kaptennya," ujar politikus senior Golkar tersebut di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/11).
Jusuf Kalla menegaskan, apabila ketua umum menghilang maka perlu ada pemimpin baru untuk memimpin partai.
Ia juga menilai, Golkar harus segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menetapkan ketua umum baru. Namun, tokoh senior Partai Golkar tersebut menyerahkan sepenuhnya keputusan munaslub kepada pengurus partai.
"Itu terserah Golkar, tapi harus segera sekarang ada yang pimpin Golkar. Pimpinannya lari, harus ada (pengganti) pimpinan baru," ujar Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengatakan, menghilangnya Novanto merupakan kampanye negatif bagi Partai Golkar. Hal ini bisa menurunkan elektabilitas dan kepercayaan terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Sepanjang dari jam 22.00 WIB malam itu (saat penyidik KPK menyambangi kediaman Novanto) kampanye negatif bagi Golkar," ujarnya.
Sementara itu, Bendahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal mengungkapkan partainya enggan ikut campur dalam proses hukum yang menimpa Novanto. Termasuk jika Novanto ditetapkan status buron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu kita serahkan kepada organisasi penegak hukum dan lawyer. Tapi ya mudah-mudahan bisa selesai," ujar Robert di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/11).
Menurut dia, kalaupun nantinya Novanto dijadikan DPO hal tersebut tidak akan memengaruhi partai beringin tersebut. Robert menegaskan, Golkar bertumpu pada sistem, sehingga terjeratnya ketua umum tak akan membuat Golkar goyang.
"Golkar bukan seperti partai lain yang figur satu orang satu orang. Jadi, Golkar itu banyak," kata dia.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut mengungkap Fraksi Golkar di DPR juga belun akan bersikap. Fraksi masih akan menunggu instruksi dari DPP Partai Golkar.
Penetapan status DPO terhadap Novanto juga tidak akan memengaruhi elektabilitas Partai Golkar dalam gelaran pilkada serentak 2018 mendatang. “Pilkada itu figur yang kita calonkan. Pileg (pemilu legislatif) juga sama. Pengaruhnya di situ. Pemilih di bawah pintar," kata Robert.
Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin tidak menampik gejolak kebatinan partai Golkar terkait perkara hukum menyangkut Novanto. Namun, dia berharap seluruh kader di daerah tetap menjaga soliditas.
"Secara kebatinan ya sedih, semua kader sedih, berharap ini cepat selesai, karena kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Kami yakin ketua umum kami tak bersalah, tapi KPK juga kan menjalankan tugas," ujar dia di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/11).
Mahyudin kembali menegaskan, para kader, terutama dirinya, tetap meyakini Novanto tidak bersalah. Mengingat Novanto juga sudah kembali mengajukan praperadilan pada Rabu (15/11) kemarin, kata dia, persoalan itu tinggal diadu di pengadilan.
Ia menilai, penjemputan paksa Novanto oleh tim KPK sedikit banyak memengaruhi elektabilitas partai. Kendati demikian, ia meyakini hal itu tidak terlalu signifikan. Dia mengatakan, Golkar juga tidak bergantung pada figur dan tokoh. Bagaimanapun, DPP akan melakukan musyawarah dalam waktu dekat untuk memutuskan pengambilan langkah-langkah yang tepat terkait perkara Novanto.
(Fauziah Mursid, Tulisan diolah oleh Fitriyan Zamzami).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
