REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memberikan waktu pasti terkait penyelesaian kesemrawutan di Tanah Abang. Dia hanya menjanjikan akan menyelesaikannya secepat mungkin.
"Mudah-mudahan, lebih cepat lebih baik," kata dia di Balai Kota, Kamis (9/11).
Menurutnya, kebijakan terkait penataan Tanah Abang tidak hanya untuk jangka pendek. Dia ingin penataan di kawasan tersebut bisa berkelanjutan atau dalam jangka panjang. Kebijakan jangka panjang dianggapnya lebih penting dari sekadar menyelesaikan tetapi menjadi masalah di kemudian hari.
"Dengan begitu, memudahkan bagi semua. Nanti kami lihat sesudah final, nanti kami akan sampaikan," ujar dia.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menilai, banyak fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) di daerah tersebut yang tidak dirancang untuk ramah terhadap penyandang disabilitas, lansia maupun ibu hamil. Pembenahan itu menjadi bagian dari penataan secara menyeluruh.
"Termasuk masalah yang ada di Tanah Abang juga jembatan-jembatan yang dipakai untuk busway banyak yang belum ramah. Itu nanti kita akan review satu-satu," katanya.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut penyebab utama kesemerawutan kawasan Tanah Abang bukan karena pedagang kaki lima (PKL). Dia menyebut jumlah PKL tidak signifikan dan bukan penyebab utama kemacetan. "Cuma 300-an jumlahnya," kata dia.
Sandi mengaku telah mendapat gambar dari pesawat tanpa awak atau drone berdasar laporan dari bawahannya tentang penyebab kesemerawutan di kawasan Tanah Abang. Hasilnya, kata dia, penyebab utamanya ada tiga komponen. Mulai dari angkutan kota hingga pejalan kaki.
"Satu karena pembangunan jalan, nomor dua tumpahnya pejalan kaki yang keluar dari Stasiun Tanah Abang dan banyak angkot yang parkir liar atau ngetem," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika