Jumat 03 Nov 2017 21:00 WIB

Kader Nasyiatul Aisyiyah Diminta Perjuangkan Keadilan

Rep: Muhyiddin/ Red: Agung Sasongko
Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noorjannah Djohantini
Foto: ROL/Casilda Amilah
Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noorjannah Djohantini

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Nasyiatul Aisyiyah menggelar pembukaan Tanwir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat (3/10). Acara ini dihadiri setidaknya 2.500 kader Muhammadiyah dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum PP Aisyiah, Siti Noordjanah Djohantini mengungkap, tema yang diangkat dalam kegiatan Tanwir sangat sesuai dengan konteks kehidupan kebangsaan saat ini.

 

"Tema tanwir itu sangat sesuai dengan konteks kehidupan kebangsaan hari ini, yaitu gerakan perempuan muda Islam berkemajuan untuk keadilan sosial, jadi tema ini sangat substantif dan saya pikir menjadi sesuatu yang memang konten dan konteksnya sangat sesuai," katanya mewakili PP Muhammadiyah.

 

Karena itu, Siti berharap melalui kegiatan ini kader-kader perempuan Muhammadiyah bisa mengambil agenda-agenda strategis untuk bisa mengupayakan terciptanya keadilan sosial. Karena, menurut dia, keadilan sosial pada konteks Indonesia saat ini masih jauh dari harapan baldatun thayyibatun warabbu ghofur, yaitu sebuah negeri yang subur dan makmur, adil dan aman.

 

"Kita punya harapan bahwa Tanwir ini bisa mengambil agenda-agenda strategis untuk mengikhtiarkan bagaimana keadilan sosial digerakkan," ujarnya.

 

Menurut dia, perempuan muda Muhammadiyah harus mempunyai komitmen dan gigih untuk menciptakan keadilan sosial tersebut, sehingga pihaknya perlu untuk menyiapkan pemimpinan yang berkemajuan. "Dengan tema seperti itu hal yang sangat penting, penguatan kepemimpinan perempuan muda Nasyiatul Aisyiyah sampai tingkat bawah," tuturnya.

 

Karena, lanjut dia, kekuatan para penggerak inilah yang akan menentukan bagimana usaha-usaha untuk mencapai keadilan sosial tersebut. Ke depannya, diharapkan perempuan Muhammadiyah bisa memberikan perhatian pada masyarakat yang tidak mampu, serta melakukan advokasi sengan mendesak hal-hal yang strategis pada kebijakan pemerintah.

 

"Misalnya, bagaimana dana-dana pemerintah itu harus dikawal untuk kepentingan menguatkan mereka-mereka yang tidam mampu, memberdayakan mereka-mereka yang tidaka mampu, jangan salah al

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement