REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta ada optimalisasi dana desa yang diberikan agar masuk pembangunan ke sektor riil. Untuk itu setiap Kementerian baik pekerjuaan umum, kelautan perikanan, pertanian, perhubungan, dan kementerian Pariwisata bisa mendorong agar program dana desa bisa lebih baik.
"Dilakukan dengan model padat karya, cash for work, dan dilakukan swakelola sehingga menciptakan lapangan kerja yang seluas-seluasnya dan banyak menyerap tenaga kerja," kata Jokowi dalam rapat terbatas Dana Desa, Jumat (3/11).
Menurut Jokowi, setiap kementerian yang memiliki program di daerah khususnya di pedesaan bisa mengkonsolidasikan kembali perencanaan dan penganggaran sehingga hasilnya bisa berdampak pada penekanan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja.
Dana yang mengalir setiap tahun semakin besar untuk pedesaan. Dana tersebut seharusnya bisa membuka lapangan kerja dalam mengentaskan kemiskinan. Maka Dana Desa harus dijadikan program yang cash for work untuk pembangunan infrastruktur fisik yang sifatnya jangka pendek.
"Saya minta agar dana desa bisa diperkuat program kementerian di desa agar bisa digunakan untuk mengembangkan sektor unggulan penggerak perekonomian. Mulai dari IKM, agrobisnis, perikanan, dan sebagainya," ujar Jokowi.
Di sisi lain, perlu ada pelatihan dan pendampingan agar masyarakat di pedesaan bisa menggali dan mengembangkan potensi yang ada di desa masing-masing sehingga lebih optimal. Warga desa jangan terlalu dibebankan dengan hal yang bersifat administratif, karena selama ini masih banyak keluhan mengenai proses tersebut.
"Jangan sampai sistem rumit, pedoman serta petunjuk teknis kurang jelas, desa jd enggan memanfaatkan dana desa ini dengan cara swakelola," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika