REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI keenam Try Sutrisno mempersilakan pihak asal Amerika Serikat membuka dokumen terkait Gerakan 30 September 1965, yang menyebutkan informasi keterlibatan militer Indonesia kala itu.

"Silakan saja, kita juga punya dokumen. Dokumen apapun dari luar kita siap untuk menghadapi, mau apa," tegas Try Sutrisno di Jakarta, Kamis (26/10).

Sebelumnya sejumlah lembaga asal Amerika Serikat merilis dokumen rahasia yang mengungkapkan adanya pembantaian massal anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia pada 1965. Menurut Try, tidak ada yang perlu disikapi pemerintah Indonesia terkait dokumen tersebut.

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 itu menekankan informasi yang menyebut militer Indonesia terlibat dalam peristiwa 1965 memang benar, tetapi keterlibatan militer bukan dalam pemberontakan PKI melainkan ikut memberantas pemberontakan tersebut.

"Loh, TNI terlibat 1965 bukan pemberontakannya. Tapi memberantas pemberontakan PKI. Kalau PKI menang, kamu hilang semua, dipotong lehernya, tahu kan, jadi negara komunis," tegas Try Sutrisno kepada wartawan.

Try Sutrisno menilai peristiwa pemberontakan itu sudah selesai, tidak perlu ada penyelidikan lagi. Yang perlu dilakukan saat ini adalah meningkatkan kewaspadaan munculnya ideologi yang bertentangan Pancasila.

"Komnas HAM silakan (selidiki), tapi apanya yang diselidiki, sudah selesai. Tidak ada pembunuhan massal, dalam keadaan pemberontakan seperti itu. Apalagi setelah dikejar (setelah 1965) sudah dilarang, PKI masih punya kekuatan di Pantai Selatan Jawa Timur, masih eksis, masih melawan, ditindas kita. Lalu masih ada lagi Tri Panji. Jadi kita harus waspada," tutur Try Sutrisno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika