REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Polres Bogor menyayangkan sikap pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang tidak berkoordinasi dengan kepolisian setempat dalam menggelar acara tea walk di kawasan Puncak. Acara yang diikuti oleh para pegawai Pemprov DKI Jakarta tersebut dinilai telah memperparah kemacetan di kawasan Puncak Bogor.
"Seharusnya penyelenggara (Pemprov DKI) berkoordinasi, jadi kami pun bisa memberikan gambaran situasi Jalur Puncak," ungkap Kasat Lantas Polres Bogor Ajun Komisaris Hasby Ristama, saat dikonfirmasi Sabtu (21/10).
Hasby menyebut, seharusnya penyelenggara memaksimalkan kendaraan bus bila pergi bersama rombongan. Sebab, volume kendaraan menuju Puncak selalu membludak setiap akhir pekan.
Hasby juga mengeluhkan, sikap tim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ogah melintas ke jalur alternatif ketika hendak turun ke arah Bogor. Padahal, kepolisian sedang menerapkan sistem satu arah (one way) ke arah Puncak.
"Tadi siang, pak Anies pamit duluan katanya ada acara lain (Menghadiri KAMAGA di Kebun Raya Bogor, red). Jadi pamit duluan, lalu pak Anies meminta kami membuka jalur pada saat one way. Padahal kami sudah minta beliau agar melintas jalur alternatif, tapi tidak mau," jelas Hasby.
Karena itu, Hasby mengimbau kepada pihak manapun yang hendak menggelar acara besar di kawasan Puncak Bogor, agar selalu berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Sehingga, polisi dapat mengatur rekayasa lalu lintas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika