REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus mampu melobi pemerintah pusat supaya berhasil melaksanakan janji-janjinya, terutama soal proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Sebab jika tidak, janji menghentikan proyek reklamasi bisa gagal terlaksana.

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan meski kepala daerah itu dipilih langsung dalam pilkada, gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Artinya, pemerintah daerah tetap harus berkoordinasi dan juga melakukan lobi politik ke pemerintah pusat.

"Tapi inilah kekurangan di kita. Jika gubernur atau gubernur yang menang dari partai nonkoalisi pemerintah, banyak programnya yang dijegal," kata Ujang saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (17/10).

Semestinya, Ujang menambahkan, pemerintah pusat juga mendukung kebijakan gubernur dan wakil gubernur yang telah dilantik. "Bukan sebaliknya," kata dia.

Anies dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, sejak kampanye sudah menjanjikan bakal menghentikan proyek reklamasi karena justru akan merugikan rakyat kecil khususnya nelayan di utara Jakarta. Namun, keinginan Anies dan Sandiaga itu terjegal pemerintah pusat yang tetap menginstruksikan agar proyek tetap berjalan.

Presiden Joko Widodo telah melantik gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10). Seusai pelantikan, Anies menegaskan, segera menunaikan janji-janji kampanye yang pernah disampaikannya. Ditanya soal komitmennya terhadap penolakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Anies menjawab, "Nanti lah, pokoknya lihat janji saja," kata Anies, Senin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika