REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan bisa menarik pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang diajukan Djarot Saiful Hidayat. Pascadilantik tanggal 16 Oktober nanti, Anies dinilai punya wewenang untuk tidak melanjutkan pembahasan raperda tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, peraturan daerah adalah produk aturan yang harus atas persetujuan eksekutif dan legislatif atau gubernur dan DPRD. Komitmen Anies untuk menolak reklamasi yang dijanjikan selama masa kampanye bisa diwujudkan dengan tidak menyetujui perda tersebut.

"Bisa (mencabut permintaan pembahasan), ditarik saja. Ini kan diajukan gubernur, ya ditarik oleh gubernur," kata dia di gedung DPRD DKI, Rabu (11/10).

Politikus PKS ini mengatakan, penarikan permintaan pembahasan raperda berarti akan menghentikan pembahasan aturan terkait reklamasi. Dua raperda terkait reklamasi yakni raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dan tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. "Karena perda itu harus persetujuan bersama, DPRD dan gubernur," ujar dia.

Kendati demikian, Triwisaksana enggan berbicara lebih jauh dan berandai-andai dengan sikap Anies-Sandi terhadap reklamasi saat menjabat nanti. Pascapencabutan moratorium oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, polemik terkait reklamasi memang kembali dinamis.

Semua sikap Anies-Sandi, kata dia, akan dikomunikasikan dengan Gerindra dan PKS sebagai partai pengusung. "Intinya kalau ada perubahan pasti akan didialogkan bersama dengan partai pengusung, tinggal kesepakatan di antara kita," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika