REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi akan meluncurkan Kartu Sumut Sehat (KSS) menyusul belum maksimalnya bantuan kesehatan kepada warga miskin di provinsi ini. Hal tersebut disampaikan Erry saat menerima Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, Budi Mohamad Arief, di kantor Gubernur Sumut, Senin (9/10).
Dengan menggandeng BPJS Kesehatan, Erry berharap, adanya KSS tersebut dapat membuat penyerapan anggaran bantuan kesehatan menjadi maksimal. "Tadi kita sudah bicarakan dengan pihak BPJS Kesehatan agar KSS ini bisa segera terealisasi. Kami berharap langkah ini juga diikuti oleh kabupaten/kota lainnya agar masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan jaminan kesehatan bisa tercover," kata Erry, Senin (9/10).
Erry berharap, seluruh masyarakat miskin di provinsinya dapat diakomodir BPJS Kesehatan. Dia pun meminta, pemerintah kabupaten/kota di Sumut juga dapat ikut memprioritaskan jaminan kesehatan terhadap warga miskin karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pusat dan pemprov.
Tidak hanya mengalokasikan anggaran kesehatan, Erry berharap, pemkab/pemkot juga dapat memastikan penerima BPJS Kesehatan melalui APBD benar-benar tepat sasaran. "Di lapangan kita temui banyak masyarakat yang tidak mampu, rumahnya saja mau rubuh tapi belum dapat kartu BPJS Kesehatan. Di sisi lain, masyarakat yang kita lihat memiliki kemampuan finansial, bisa dapat bantuan BPJS kesehatan dan juga bantuan-bantuan lain, seperti beras miskin. Ini kan membuat kita miris," ujar dia.
Terkait kondisi ini, Erry meminta Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Agustama, dapat turun ke masyarakat untuk melihat langsung keadaan di lapangan. Dengan melihat kondisi riil, realisasi penyerapan anggaran bantuan kesehatan bagi warga miskin diharap dapat semakin maksimal. "Masih banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan. Untuk apa kalau ada anggaran lalu dikembalikan lagi ke pusat karena tidak terserap," ujar dia.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, Budi Mohammad Arief menyambut baik rencana peluncuran KSS ini. Arief mengaku pihaknya akan mendukung kebijakan tersebut. "Setelah ini, kami akan telekonferensi dengan pimpinan BPJS Kesehatan di kabupaten/kota untuk mendorong kegiatan ini. Termasuk juga memudahkan pengurusan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat-masyarakat miskin," kaya Arief.
Pemprov Sumut menyediakan Rp 90 miliar di dalam APBD untuk asuransi kesehatan warga miskin, terutama untuk pengadaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan dana ini, derajat kesehatan warga kurang mampu diharapkan akan semakin meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
