REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Gubernur Sumatra Utara Erry Nuradi berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Pelaksana tugas atau Plt Gubernur Sumut seorang sosok yang tepat. "Jabatan saya berakhir 17 Juni sehingga harus ada Plt. Saya berharap ada sosok yang tepat mengingat ada juga pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di Sumut pada Juni," ujarnya di Medan, Jumat (26/1).
Erry menolak mengomentari soal adanya wacana Mendgari Tjahyo Kumolo mengangkat pejabat Polri sebagai Plt Gubernur Sumut. Alasannya, dia tidak memiliki kapasitas untuk menilai pilihan dari pemerintah atasan yang akan menunjuk sosok Plt Gubernur Sumut. "Ada etika birokrasi. Tapi saya yakin bahwa pemerintah atasan pasti bisa memikirkan yang terbaik bagi provinsi apalagi yang berhubungan dengan pilkada," ujar Erry.
Sosok Plt Gubernur Sumut diharapkan dapat melanjutkan program pemerintahan yang sudah berjalan. "Kepala daerah boleh berganti, kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga boleh berganti. Tapi pemerintahan tetap harus berjalan dengan baik," katanya.
Mendagri Tjahyo Kumolo di Jakarta, sebelumnya, menyebut pengangkatan pejabat Polri memang dimungkinkan sebagai Plt Gubernur Sumut. Alasan Mendagri, pejabat Polri sebagai Plt Gubernur untuk mengantisipasi potensi kerawanan dalam pilkada. "Daerah yang diidentifikasi rawan konflik, menurut saya tepat kalau Polri Plt Gubernurnya," kata Tjahyo.
Namun Tjahyo menegaskan belum ada keputusan resmi pengangkatan Plt Gubernur karena masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. Sementara Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul menyebutkan ada dua perwira tinggi Polri yang disiapkan menjadi Plt Gubernur. Pejabat itu Irjen Pol M Iriawan untuk Jawa Barat dan Irjen Pol Martuani Sormin untuk Sumut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
