REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Pemkab Purwakarta masih kekurangan 1.700 aparatur sipil negara (ASN). Kekurangan ini merupakan dampak dari moratorium CPNS yang sudah berlaku lebih dari lima tahun.
Kepala Badan Kepegawaian Diklat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Purwakarta, Ruslan Subanda, mengatakan satu-satunya harapan untuk mengisi kekurangan ini dengan penugasan ASN dari pusat. Pada tahun ini, Purwakarta hanya mendapat alokasi 86 pegawai yakni penyuluh pertanian dan bidan.
"Kita kurangnya 1.700 ASN, tapi yang diberi sama pusat baru 86," ujar Ruslan kepada Republika, Ahad (8/10).
Menurut Ruslan, pegawai yang kurang berasal dari sektor pendidikan terutama guru. Sebab, selama moratorium berlaku, sudah ratusan guru yang pensiun sedangkan penggantinya belum ada.
Jadi, untuk mengisi kekosongan guru, sekolah-sekolah mengandalkan para pegawai honorer. Jika tak ada honorer, maka sekolah dipastikan akan kesulitan memberlakukan kegiatan belajar dan mengajar secara maksimal.
Ruslan mengatakan pihaknya setiap tahun terus mengusulkan ke pusat supaya ada penambahan ASN. Yang diprioritaskan memang guru di mana kebutuhan guru sangat tinggi. "Untuk guru, kekurangannya lebih dari 500 orang," kata dia.
Sisanya, sektor kesehatan (bidan dan dokter), penyuluh pertanian, pegawai kecamatan, dan lainnya. Meskipun kekurangan ASN, kegiatan pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Agus Rachlan Suherlan, mengatakan jumlah penyuluh pertanian di wilayahnya ada 93 pegawai, 38 di antaranya sudah berstatus ASN. Sebanyak 32 pegawai lagi, statusnya tenaga harian lepas yang dibiayai oleh pusat (APBN).
Sisanya, 23 pegawai, merupakan tenaga harian lepas yang dibiayai provinsi (APBD provinsi). "Jumlah penyuluh ini, masih kurang. Karena idealnya satu desa satu penyuluh, dan di kita ada 183 desatTapi penyuluhnya baru 93 pegawai," kata Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika