REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan jika ada anggota TNI, Polri maupun PNS yang ingin berpolitik praktis maka mereka harus keluar dari institusi tersebut. Menurut JK, anggota TNI layaknya PNS yang harus keluar dulu jika ingin berpolitik.

"Berpolitik itu memang agak bias juga, PNS boleh memilih tapi kalau untuk dipilih harus keluar dulu. Begitu juga dengan TNI boleh dipilih tapi harus keluar dulu," katanya di Jakarta, Rabu (4/10).

Wapres mencontohkan seperti yang dilakukan Agus Harimurti Yudhoyono yang mundur dari TNI untuk maju pada pemilihan gubernur DKI Jakarta pada April 2017. "Kalau ingin berpolitik praktis ya keluar dulu seperti Agus. Bagus itu kan," ujar Wapres.

Sebelumnya saat tabur bunga di perairan Selat Sunda dalam gladi bersih HUT TNI ke-72 di Cilegon, Banten, Selasa (3/10) Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ia sebagai panglima juga berpolitik, tapi bukan politik praktis melainkan politik negara. Politik negara dimaksud adalah tugas yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi sehingga TNI tetap netral dalam politik praktis.

Ia menambahkan TNI telah terbukti selama 72 tahun melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Indonesia dan rakyat. "Terbukti selama 72 tahun, TNI mampu melaksanakan tugasnya demi segenap tumpah darah persatuan dan kesatuan itu berama-sama dengan rakyat," ucap Jenderal bintang empat tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika