Kamis 28 Sep 2017 20:00 WIB

Jelang Aksi 299, HNW Minta Jaga Situasi Kondusif

Rep: Kabul Astuti/ Red: Bilal Ramadhan
Hidayat Nurwahid
Foto: Republika/Yogi Ardhi
Hidayat Nurwahid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif jelang Aksi 299, Jumat (29/9). Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang dimotori Presidium Alumni 212 akan menggelar aksi 299 pada Jumat (29/9) besok di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Hendaknya semuanya saling menjaga kondisi agar tetap kondusif. Jangan saling memprovokasi atau menghadirkan kondisi yang kemudian bisa memunculkan bentrok atau chaos yang pada ujung akhirnya nanti akan menghadap-hadapkan rakyat dengan polisi, polisi dengan rakyat," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (28/9).

Hidayat menegaskan rakyat dan polisi adalah sesama warga negara Indonesia yang harus bekerja sama menghadirkan rasa damai dan demokrasi yang bermartabat. Menurut Hidayat, sudah sewajarnya bila rakyat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Ia juga mengimbau masyarakat yang ikut melakukan demonstrasi untuk menjaga suasana.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, rakyat harus diingatkan untuk waspada agar Aksi 299 tidak disusupi oknum-oknum tidak bertanggung jawab atau peserta aksi terprovokasi sehingga muncul tindakan-tindakan anarkis.

"Agar aspirasi bisa tersampaikan dan didengar dengan baik sehingga pihak-pihak yang akan mengambil keputusan bisa mempertimbangkan dengan layak, baik, dan benar," kata Hidayat.

Wakil Ketua MPR RI ini meminta aparat kepolisian untuk mengayomi para peserta aksi, dan mengantisipasi terjadinya provokasi agar tidak terjadi konflik atau adu domba antara polisi dengan rakyat. Sejak Selasa (27/9) kemarin, aparat kepolisian dilengkapi kendaraan polisi sudah mulai bersiaga di Kompleks Parlemen Senayan.

Aksi 299 digelar dengan tuntutan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Aksi tersebut juga dimaksudkan untuk menolak kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement