REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menilai pelaksanaan Pemilihan Gubernur Papua pada 2018 memerlukan perhatian khusus karena daerah tersebut sedang menjadi target pembangunan pemerintah. "Jadi, pilkada di Papua ini perlu satu perhatian khusus dari kementerian dan lembaga terkait. Apakah itu aparat kepolisian, BIN, Dagri, Kemenko Polhukam, Kemenkumham," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/9).
Mantan Panglima TNI itu kemudian menjelaskan pemerintah atas perencanaan matang dan perintah Presiden Joko Widodo saat ini melakukan percepatan pembangunan di Papua. Karena itu, perlu dibangun sebuah team work yang baik antara pusat dan daerah.
"Otomatis, nanti peran bupati, wali kota, gubernur jadi banyak sehingga kita berharap hasil dari Pilkada Papua 2018 dapat menghadirkan pemimpin yang berdedikasi tinggi juga," kata dia.
Ia turut berharap kelak, Pilgub Papua juga dapat menghasilkan sosok dengan nasionalisme tinggi serta kemampuan pengelolaan dana yang baik. Sehingga dana yang digelontorkan pemerintah pusat dapat dikelola dengan benar serta sinkron antara keinginan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat di sana.
"Ini makanya saya minta kita mengantisipasi dini agar pelaksanaan Pilkada Papua dapat berlangsung damai aman dan tidak menghasilkan permasalahan," ungkap Wiranto.
"Kita jaga supaya jangan sampai di Pilkada serentak yang digelar Papua itu juga menimbulkan suatu konflik, karena kalau konflik aparat keamanan turun tangan. Ini kemudian jangan sampai serta merta jadi pelanggaran Hak Asasi Manusia lagi," kata Menko Polhukam.