REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Nila F Moeleok akan segera memanggil direktur Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Kalideres. Pemanggilan ini terkait dengan kasus meninggalkanya bayi bernama Debora. Bayi mungil ini disebut meninggal karena tidak mendapatkan mendapatkan perawatan maksimal terkait masalah adminitrasi.
"Akan saya lakukan (memanggil Direktur RS Mitra Keluarga). Duduk bersama dengan pihak BPJS dan beberapa yang terkait," kata Nila ketika melakukan rapat di gedung DPR, Senin (11/9).
Nila ingin mendengar secara langsung kronologi kejadin meninggalnya Debora. Jika memang RS Mitra Keluarga Kaliders menelantarkan Debora karena urusan biaya maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memperdalam hal tersebut melalui saksi-saksi terkait.
Menurut Nila, ketika pihak rumah sakit betul menelantarkan pasien ini maka Kemenkes akan memberikan sanksi. Sanksi ini bisa mencapai pencabutan izin, pidana atau hukuman lain.
Kemenkes, lanjut Nila, terlebih dahulu bakal melakukan investigasi. Sebelum ada bukti kuat atas kejadian tersebut, Kemenks masih menerapkan praduga tak bersalah sebelum memberikan hukuman saat ada bukti yang menjabarkan kesalahan RS Mitra Keluarga Kalideres.
Di samping itu, Kemenkes juga dalam waktu dekat akan memberikan peringatan kepada seluruh rumah sakit untuk menaati undang-undang yang sudah dikeluarkan terkait dengan pertolongan terhadap pasien ketika hal tersebut sangat diperlukan atau darurat.
Dalam rapat kerja dengan Menkes di ruang Komisi IX sejumlah anggota memperbincangkan dan bertanya kepada Nila F Moelek terkait kasus Debora. Kasus ini dianggap sangat penting untuk segera diselesaikan oleh Kemenkes.
Ketua Komisi IX Dede Yusuf yang memimpin rapat langsung membuka pembicaraan mengenai Debora. Padahal rapat kerja kali ini seharusnya membahas mengenai anggaran di Kemenkes. Hal tersebut membuat sejumlah anggota Komisi IX melayangkan pertanyaan kritis atas kejadian tersebut.
Anggota Komisi IX Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago meminta agar Kemenkes bisa mendidik dan memberikan himbauan agar rumah sakit swasta tidak menjadi industri kesehatan yang lebih mementingkan urusan uang dan abai terhadap rasa kemanusiaan. Bahkan Irma secara tegas mempertanyakan sudah berapa banyak rumah sakit nakal atau menolak pasien yang diberikan sanksi.
Irma meminta Kemenkes bertanggung jawab dengan memberikan hukuman pada rumah sakit yang telah menelantarkan bayi Debora. Tak hanya itu, rumah sakit baik swasta maupun dalam negeri diminta tidak seenaknya dalam menangani pasien. "Karena enggak ada punishment rumah sakit jadi seenak udelnya sendiri. Temen-temen jangan diam saja. Jangan nyawa manusia itu kemudian di permainkan," ujar Irma.
Anggota Komisi IX dari PKS Ansory Siregar bahkan sempat meminta rapat pembahasan anggaran tidak dilanjutkan sebelum Menkes memberikan jawaban dan sikap yang tegas terkait kasus Debora. "Kalau perlu rapat pembahasan anggaran ini nggak perlu dilanjutkan. Percuma kita kasih, rancangan anggaran toh buktinya masih ada yang mati gara-gara layanan kesehatan. Mana program Indonesia sehat, nusantara sehat yang digembar-gemborkan pemerintah," kata Ansory.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
