REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Massa aksi yang melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar mendesak pemerintah untuk mengirim tentara ke Rakhine, Myanmar. Pasalnya, bantuan kemanusiaan saja belum cukup. Maka dari itu, dibutuhkan kekuatan militer untuk menghentikan kekerasan di Myanmar.

"Pemerintah hanya bisa membantu dari sisi kemanusiaan. Kami meminta agar pemerintah mengirim tentara ke Myanmar," ujar Ketua Presidium 212 Slamet Maarif pada saat aksi, Rabu (6/9). Mereka juga mendesak pemerintah agar memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar.

"Hari ini kita segera ultimatum pemerintah untuk putuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar. Kita kasih waktu 3 hari," tambah Slamet.

Aksi massa menyuarakan pengusiran terhadap Duta Besar Myanmar untuk Indonesia. Karena menurut mereka, Indonesia tidak sudi bersahabat dengan negara biadab.

Dalam orasi aksi, juga hadir seorang etnis Rohingya yang sudah 2 tahun tinggal di Indonesia. Ia berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah banyak membantu Myanmar untuk mengakhiri penderitaan.

"Saya berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Di pantai banyak mayat anak - anak. Beribu mayat. Namun oemerintah Myanmar menutupi itu," ujar Hasan, warga Rohingya.

Hasan juga mendesak agar bantuan yang diberikan kepada Rohingya ialah bantuan militer. Bukan hanya sekedar bantuan obat - obatan dan makanan. "Bantuan justru ditahan tentara untuk membunuh kita," ucap Hasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika