REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham mengklaim pemecatan terhadap Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan partai telah sesuai dengan aspirasi seluruh kepengurusan Partai Golkar. Yakni mulai dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar maupun Dewan Pembina Partai Golkar.
Hal itu diungkapkannya menyusul, tuduhan pemecatan dilakukan sepihak dan tanpa pertimbangan terlebih dahulu.
"(Pemecatan) situ setelah semua aspirasi yang ada dari Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar, bahwa tidak bisa kita biarkan kader-kader yang tidak lagi memperhatikan sistem dan aturan-aturan partai," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi Jaya, Jakarta Barat pada Jumat (1/9).
Menurutnya, pemecatan terhadap Ketua Generasi Muda Partai Golkar tersebut juga telah melalui proses yang panjang. Ia mengungkap, pada awalnya DPP Golkar menilai gerakan Partai Golkar bersih yang digagas beberapa kader sebagai aksi biasa dan wacana semata.
Sebab, Idrus menegaskan dalam ketentuan organisasi Partai Golkar segala keputusan mengacu pada forum seperti Rapimnas maupun Munaslub. "Dan sudah diambil keputusan tidak ada Munaslub dan kita masih mengharapkan Setya Novanto tetap memimpin Partai Golkar," ujar Idrus.
Namun persoalan menjadi berbeda ketika Doli dan sejumlah kader melakukan aksi dan mengaitkan sejumlah lembaga Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait konspirasi kasus Ketua Umum PG Setya Novanto. Menurut Idrus, hal tersebut tidak boleh dibiarkan mengingat menyangkut lembaga lain dan melanggar ketentuan partai.
"Begitu gerakannya telah melibatkan orang melibatkan lembaga lain, melibatkan Ketua MA, melibatkan KY maka tentu ini persoalannya lain lagi. Apalagi misalkan yang dieksploitasi adalah sebuah forum akademik promosi doktor salah seorang kader Partai Golkar yang sama sekali tidak ada relevansinya," ujar Idrus.
Selain itu Idrus mengatakan, DPP juga selama ini telah memberi peringatan kepada Doli sebelumnya. "Namun, setelah dilakukan pembicaraan, setelah kita memberikan teguran tetapi yang tidak mengindahkan bahkan keesokan harinya masih tetap melakukan demo, di MA di KY, bahkan di KPK," katanya.
Sebelumnya, Doli mengaku belum menerima surat pemberitahuan terkait sanksi pemecatan tersebut. Menurutnya, surat pemberitahuan yang diterimanya adalah surat peringatan saja.
Doli juga menilai pemecatan tersebut aneh dan berlebihan. "Saya cuma dapat surat peringatan yang menurut saya isi surat peringatan itu aneh dan tidak relevan. Saya anehnya kenapa kita yang ingin membuat partai ini jadi bagus, jadi baik, citranya positif malah dikasih peringatan. sementara ada orang yang sudah diterapkan sebagai tersangka yang memperburuk citra Partai Golkar malah dibela," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
