REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai wajar kenaikan dana bantuan partai politik sebesar Rp 1.000 per suara yang telah disetujui oleh Pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, idealnya memang di negara demokrasi yang sudah maju, partai politik mendapat subsidi dari negara.
"Untuk membantu partai politik dan menaikkan subsidi buat parpol, idealnya memang di negara yang demokrasi sudah maju parpol mendapatkan subsidi yang besar dari negara. Australia, Jerman Amerika itu semua subsidi terhadap parpol," ungkap Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (28/8).
Namun menurut Ace, kenaikan dana bantuan parpol tersebut harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas ke publik dalam penggunaan dana tersebut. Sebab, selain dana berasal dari negara, memang ada standar dari kegiatan parpol yang memang dibiayai oleh negara khususnya menyangkut pendidikan politik kepada masyarakat.
"Kita berharap dengan kenaikan dana bantuan buat parpol bisa membawa parpol menjalankan fungsinya terutama adalah soal pendidikan politik, yang kedua soal rekruitmen kader suara," ujar Ace.
Anggota Komisi II DPR itu menyebut, kenaikan dana bantuan parpol setidaknya membantu keuangan parpol dalam bidang pendidikan politik maupun pengkaderan. Karena itu, harapannya agar parpol terpacu untuk memerankan perananya sebagai parpol dengan melakukan pendidikan politik dan kaderasisi. Hal itu juga kata Ace, yang hendak dilakukan oleh Partai Golkar dengan kenaikan dana bantuan parpol.
"Itu yang menjadi konsen kita sebagai pilar demokrasi. Kalau kaderisasi (Golkar) sejauh ini kita lakukan dengan dana iuran kader misalnya dengan acara kemarin workshop kemudian soal pelatihan, penataran. itu kan semuanya berasal dari iuran kader partai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
