REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuat surat edaran untuk uji coba pelarangan sepeda motor. Mengingat masa kepemimpinan Djarot habis pada Oktober 2017, maka pengelolaan kebijakan pelarangan sepeda motor ini akan diserahkan pada Gubernur Terpilih Anies Baswedan.

"Kita uji coba dulu saja. Makanya nanti kita bikin surat edaran untuk uji coba dulu, nanti kita serahkan Oktober pada Pak Anies bagaimana mengatur (kebijakan) arus lalu lintas dengan pertambahan motor dan mobil yang terus-menerus,” ujar Djarot di Balai Kota, Kamis (24/8).

Djarot mengungkapkan pertambahan kendaraan bermotor roda dua bertambah 1200 buah setiap harinya. Sedangkan, pertambahan mobil sebanyak 300 buah per harinya.

Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa membatasi produksi kendaraan. Namun, kata Djarot, Pemprov DKI Jakarta dapat mengatur keluar-masuk kendaraan pribadi di Jakarta.

“Maka kita selalu fokus untuk perbaiki transportasi publik, termasuk MRT, BRT,” katanya.

Selain itu, dukungan pembangunan transportasi seperti pembangunan flyover dan underpass jika sudah selesai juga dapat mengurai kemacetan.

“Termasuk juga 2018 ketika MRT sudah selesai, LRT sudah selesai, dan ERP sudah diterapkan itu tidak ada lagi pembatasan, silahkan saja. Kemudian tarif parkir dipermahal. Ini bukan sekarang lho, kajiannya ketika sistem transportasi sudah berjalan. terutama parkir yang di on the road yang di jalan. Jam pertama agak murah, jam kedua itu semakin mahal,” ujar Djarot.

Sebelumnya, pelaksanaan uji coba pelarangan sepeda motor melintasi Bundaran HI-Bundaran Senayan akan dilaksanakan pada 12 September 2017. Pelaksanaan Pelarangan Sepeda Motor ini masih menunggu Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub DKI Jakarta) apabila ingin dipermanenkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika