REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) memuji langkah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yang mulai gencar berbusana adat dalam acara kenegaraan. Langkah tersebut diharapkan memicu pejabat lain dan masyarakat umum melakukan hal serupa sehingga pakaian adat Nusantara menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Sudah 72 tahun pakaian adat kita dianaktirikan. Sekarang menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semoga akan diikuti oleh para menteri, dirjen, anggota parlemen, gubernur, wali kota, bupati, dan masyarakat,” kata Ketua Umum FSKN periode 2017-2022 Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat yang juga Raja Kasepuhan Cirebon bergelar Sultan Sepuh XIV seperti dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (18/8).
Sebagai pimpinan organisasi keraton, salah satu tugas Sultan Sepuh XIV adalah mendorong pelestarian budaya Nusantara antara lain pakaian adat. Menurutnya, pakaian adat Nusantara, selain sangat indah, juga memiliki nilai yang kuat dalam setiap bagiannya.
Pada Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2017 di Gedung DPR/MPR 16 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Bone, Sulawesi Selatan yang merupakan daerah asal Wapres Jusuf Kalla. Sebaliknya Wapres Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat Jawa yang merupakan daerah asal Presiden Joko Widodo.
Meski terlihat sederhana langkah keduanya bertukar pakaian adat memiliki makna luar biasa. Itu menjadi simbol berbaurnya masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Penggunaan pakaian adat berlanjut pada Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Presiden mengenakan busana adat lengkap asal Batulicin, Kalimantan Selatan. Sedangkan Wapres mengenakan pakaian adat Sulawesi Selatan.
“Ini saya kira menjadi awal yang sangat baik bagi penggalian budaya leluhur. Setelah pakaian adat, nanti akan terbuka lebar bagi masyarakat luas bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Inilah kenapa FSKN memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden dan Wapres,” ujarnya.
Sebagai negara yang dianugerahi oleh ragam suku dan budaya, Indonesia sudah semestinya memajukan kebudayaan nasional sendiri. Apalagi hal tersebut sudah diamanatkan dalam UUD 1945. Akan tetapi pada kenyataannya, setelah 72 tahun Indonesia merdeka, kebudayaan seperti dianak-tirikan dan bahkan menjadi program terendah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota.
Ditambah pula anggaran untuk mendukung kemajuan kebudayaan nasional merupakan yang terkecil, baik itu di APBN serta APBD provinsi, kabupaten dan kota. Sultan Sepuh XIV menilai salah satu hal yang membuat Indonesia kehilangan jati diri dan tertinggal dari negara-negara lain adalah karena meninggalkan adat budayanya sendiri. Padahal Indonesia dikenal dunia dengan kekayaaan adat budaya yang luar biasa.
“Kita harus angkat kembali sehingga budaya menjadi bagian terpenting untuk memajukan bangsa dan negara. Jika sumber daya alam bisa habis, kekayaan budaya semakin di gali akan semakin kaya,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
