REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Setya Novanto tidak hadir dalam Sidang Paripurna DPR tahun 2017 dengan agenda pembukaan masa sidang 2017-2018. Sedianya Novanto dijadwalkan menyampaikan pidato selaku pimpinan DPR sebelum mendengar penyampaian RAPBN 2018 oleh Presiden Joko Widodo.
Namun Sidang Paripurna justru dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli yang menggantikan Novanto sempat membeberkan alasan tidak hadirnya Novanto yang mendadak tersebut.
"Sebelum memulai rapat paripurna, perlu kami informasikan bahwa saudara ketua DPR RI pada sidang ketiga hari ini berhalangan hadir karena kurang sehat," ujar kata Fadli Zon di Ruangan Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/8)
Sebelumnya pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR serta DPR ketua DPR Setya Novanto terlihat hadir ikut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wapres M Jusuf Kalla. Fadli tidak menjelaskan secara rinci alasan kurang sehat Ketua DPR.
Dia mengatakan pidato presiden dalam sejarahnya dilakukan dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Namun dalam perkembangannya kemudian pidato menyambut kemerdekaan dan penyampaian rancangan APBN beserta nota keuangannya dipisahkan
Sementara dalam keterangan pers yang dikirimkan ke wartawan, Ketua Novanto memberikan apresiasi atas berbagai pencapaian pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
"Sikap Presiden Jokowi yang dengan tegas menyatakan perang terhadap narkoba perlu kita dukung. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahaya infliltrasi ideologi seperti ekstremisme, radikalisme, dan terorisme yang merusak sendi-sendi negara. DPR RI akan mendukung berbagai langkah pemerintah dalam memastikan Indonesia tetap berdiri tegak," kata Novanto rilis tertulis.
Novanto menegaskan konsep pemerataan ekonomi berkeadilan, pemerintahan Jokowi menginginkan pembangunan dan kesejahteraan tidak hanya dinikmati segelintir orang saja, melainkan merata ke berbagai daerah. Kebijakan satu harga untuk semen di Papua adalah contoh pemerintah terus melakukan stabilisasi harga agar warga Papua bisa menikmati pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika