REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Rapat Pimpinan Nasional Partai Hanura akan menegaskan bahwa koalisi Hanura di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan memprioritaskan koalisi di tingkat nasional. Hanura tergabung dengan PDI Perjuangan, Partai NasDem, PPP, PKB, Partai Golkar, dan PAN, dalam koalisi nasional.
"Kami menyarankan agar Hanura di tingkat provinsi dan kabupaten/kota membangun koalisi dengan enam partai politik koalisi pendukung Jokowi," kata Sekretaris Panita Pengarah Rapimnas Fauzi Amro di area Rapimnas I Partai Hanura, The Stones Hotel, Kuta, Bali, Sabtu (5/8).
Hanura merasa nyaman dengan koalisi yang dibangun di tingkat pusat sehingga di daerah disarankan bangun koalisi yang sama. Namun, menurut dia, DPP Hanura tidak bisa memaksakan apabila koalisi tersebut tidak terlaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota karena berbagai hal.
"Kalau misalnya PDI Perjuangan dan Partai Golkar sudah matang membangun koalisi dengan yang lain, tidak bisa dipaksakan," ujarnya.
Ketua DPP Partai Hanura itu mengakui bahwa prioritas koalisi di tingkat daerah itu sebagai bagian dari strategi memperkuat dukungan pemenangan Joko Widodo pada Pilpres 2019. Menurut dia, dalam setiap kegiatan pilkada, seperti atribut kampanye juga akan mulai menampilkan sosok Jokowi sebagai calon presiden.
"Ikhtiar kami mendukung Pak Jokowi sebagai capres 2019 tidak hanya di dalam surat pernyataan, tetapi di seluruh alat peraga kampanye, seperti di media sosial dan iklan," ujarnya.
Dalam pilkada, kata Fauzi Amro, DPP Hanura mengikuti keputusan Hanura di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, harus tetap menggunakan survei sebagai standar dalam memutuskan dukungan.
Menurut anggota Komisi IV DPR itu, setelah survei keluar, akan ada rapat. Kalau di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) akan melibatkan pengurus anak cabang (PAC) dan di tingkat dewan pimpinan daerah (DPD) melibatkan DPC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
