REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kwartir Nasional Adhyaksa Dault menyatakan besaran anggaran kegiatan kepramukaan di era kepemimpinan Imam Nahrawi sebagai menteri pemuda dan olahraga (Menpora) sebetulnya kecil ketimbang menpora sebelumnya. Tahun ini, pemerintah hanya menganggarkan Rp 10 miliar untuk kegiatan pramuka.
Adhyaksa menyebutkan ketika ia menjabat sebagai menpora selama lima tahun, anggaran Pramuka mencapai Rp 40 miliar. Begitu pula ketika Andi Mallarangeng dan Roy Suryo menjadi menteri.
Angka itu jauh lebih besar dibandingkan anggaran yang disediakan oleh Kemenpora di bawah kepemimpinan Imam. "Zaman sekarang, beliau ini yang terhormat, orang besar dan pejabat tinggi negara Imam Nahrawi, itu hanya memberikan Rp 10 miliar setahun," kata dia kepada Republika, Selasa (25/7).
Tidak cukup memberikan anggaran yang kecil, dia menyatakan, Imam memutuskan membekukan anggaran Pramuka. "Lalu ada saja alasannya. Kami pada Agustus ada pramuka coba," kata dia.
Pendanaan Pramuka yang ditunda, paling dekat yaitu terkait kegiatan jambore nasional Penegak dan Pandega atau Reimuna Pramuka 2017, di Cibubur, 13 Agustus nanti. "Gimana orang (Menpora) ini," ujar Adhyaksa.
Imam menunda pencairan dana bantuan untuk Pramuka karena Adhyaksa pernah menghadiri kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 2013. HTI menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) terlarang di Indonesia sekarang ini.
Menpora 2004-2009 ini menegaskan dia sudah menyampaikan klarifikasi atas tuduhan dia terlibat dengan HTI. Ia sudah menyampaikan klarifikasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Menpora. Surat klarifikasi kepada Menpora itu telah dikirim tiga pekan yang lalu.
"Saya sudah bikin surat klarifikasi ke dia, kan dia sudah terima klarifikasinya. Sudah tiga pekan lalu saya kirim, sudah baca, terus dia bilang 'Saya minta klarifikasi, mau panggil dia langsung'," kata dia.
Adhyaksa pun menyebut bahwa Imam sebagai pejabat tinggi negara, orang besar, dan orang hebat, sehingga merasa tidak dilaporkan secara langsung. "Kami siap menghadap, tapi jangan ngomong di media massa bahwa ada keterlibatan Adhyaksa, orang saya cuma datang doang kok pada 2013, gimana," tambah Adhyaksa.
Karena itu, Adhyaksa pun menyatakan ia tidak bisa memaksakan pemerintah untuk segera mencairkan anggaran Pramuka. Sebab, bagaimanapun, Menpora saat ini yang memiliki otoritas untuk menggelontorkan anggaran tersebut.
"Itu urusannya si Imam. Imam Nahrowi sebagai Menpora. Kalau saya mah enggak bisa (menjamin)," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika