REPUBLIKA.CO.ID, Hampir setahun lalu, tepatnya Sabtu, 24 September 2016, jembatan penyeberangan orang (JPO) Pasar Minggu ambruk diterjang angin. Hujan deras disertai angin kencang menghantam papan reklame besar bertuliskan "Teman tak Bisa Dibeli".
Kejadian itu sempat viral di berbagai media. Empat orang dikabarkan tewas, termasuk seorang nenek dan balita. Enam orang luka-luka dan dirawat di RS Siaga Pasar Minggu. Tiga mobil ringsek tertimpa material jembatan.
Kini JPO Pasar Minggu hanya tinggal besi tua yang melintangi jalan antara Stasiun Pasar Minggu dan pasar tradisional Pasar Minggu. Anak tangga masih terpasang di sebelah kanan dan kiri.
Tak jauh dari kerangka jembatan itu, puluhan pengemudi ojek online berjajar menanti penumpang. Kendaraan roda dua tampak simpang siur dari segala arah, tak tampak khawatir akan mendapatkan sanksi dari polisi yang berjaga di pojokan pasar.
Para pejalan kaki harus memutar untuk dapat menyeberang dari Stasiun Pasar Minggu ke Robinson dan sebaliknya. Mereka berjibaku dengan panas terik yang menyengat, angkot-angkot, dan mobil yang simpang siur.
Seorang gadis berusia 18 tahun tampak keluar dari pasar, melewati para pengemudi ojek online menuju jalan memutar ke arah stasiun. Maria Ulfah namanya. Ia baru saja lulus SMA dan hendak mencari pekerjaan.
Menurut Maria, JPO sangat diperlukan di kawasan Pasar Minggu yang merupakan pusat keramaian. "Biar gampang juga orang-orang yang mau lewat seperti saya. Kalau lewat sini ngeri, banyak motor kan. Dari segala arah lagi. Ribet," kata dia.
Maria tak tahu mengapa pemerintah tak segera membangun kembali jembatan tersebut. Padahal, kabarnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah mengusulkan pembangunan ulang jembatan sejak Januari 2016, delapan bulan sebelum JPO itu ambruk.
Ia berharap, pemerintah segera membangun kembali JPO itu dengan konstruksi yang kokoh. Ia yakin, bangunan itu akan sangat berguna bagi masyarakat setempat dan para pengguna.
"Dibenerin bangunan yang kokoh. Nggak asal-asalan. Biar nggak nimbulin korban juga. Terus yang bisa nahan panas juga, nahan hujan," kata dia.
Ia menceritakan, jembatan itu memang sudah berkarat. Walaupun begitu, masih banyak orang memanfaatkan fasilitas tersebut. Setiap hari orang lalu-lalang dari kedua arah. Tak heran, kondisi yang rapuh dan beban terus-menerus membuat jembatan itu semakij lemah dan ambruk ketika diterjang angin kencang.
Aspirasi serupa juga dilontarkan seorang pedagang sayur di Pasar Minggu, Darmi. Perempuan paruh baya ini mengaku setiap hari harus berjalan dari pasar ke stasiun ke arah stasiun untuk mengambil dagangan. "Nyebrang sekitar 4-5 kali. Ambil dagangan, trus balik lagi," kata dia.
Keberadaan JPO mutlak menjadi kebutuhan para pedagang. Jika tidak, mereka harus berhadapan dengan macet dan lalu lintas yang tak teratur dari pagi hingga malam hari.
Ia mengaku sudah berjualan di Pasar Minggu sejak 2005. JPO menjadi teman setiap hari untuk berangkat dan pulang bekerja. "Saya selalu lewat atas. Sudah umur. Nggak berani lewat bawah," kata dia.
Seperti Maria, Darmi menceritakan ramainya jembatan tua itu setiap hari. Artinya, sebelum ambruk, fasilitas itu memang sangat dibutuhkan. Ia berharap JPO itu akan dibangun kembali. "Yang penting yang kuat. Fasilitasnya yang baik," kata dia.
JPO pada dasarnya berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki untuk menyeberangi jalan yang ramai, lebar, atau melintasi jalan tol. Dengan begitu, lalu lintas orang dan kendaraan akan terpisah secara fisik.
Tak cukup hanya tangga dan papan, JPO hendaknya juga memperhatikan fasilitas bagi orang tua dan penyandang disabilitas. Dari sisi desain, JPO harus mempertimbangkan getaran dan efek dinamis bagi pengguna.
Penentuan lokasi JPO harus mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, lebar jalan, lokasi, aksesibilitas, dan pagar di sekitar trotoar. Dalam memfungsikan JPO, diperlukan pula penegakan hukum bagi para pelanggar.
Pengamat transportasi dan tata kota, Darmaningtyas, mengatakan, ada dua jenis JPO, yaitu JPO fungsional dan JPO tidak fungsional. Keduanya ditentukan dari lalu lintas orang dan pemanfaatan setiap hari.
JPO tidak fungsional biasanya disebabkan oleh lokasi yang jauh, fasilitas tak terawat, dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi karena perubahan karakter tempat maupun kelalaian pemerintah. "JPO itu kan banyak yang dibangun 20 tahun lalu. Kan ada perubahan karakter tempat, sehingga berbeda dengan sekarang. Atau memang pemerintah tidak memperhatikan hasil survei, jadi mengira-kira saja," kata dia.
Menurut Darmaningtyas, JPO Pasar Minggu tidak perlu dibangun jika pemerintah mampu menyediakan akses penyeberangan khusus antara stasiun dan pasar. JPO juga perlu memperhatikan fungsi keindahan dan kenyamanan pengguna. Selain itu, JPO dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan ekonomi. "Harus dirancang seperti (pasar) Senen," kata dia.
Sebelum ambruk, JPO Pasar Minggu diketahui menjalani perawatan terakhir pada 2012. Rencana pembangunan kembali yang diajukan pada Januari 2016. Namun, belum menunjukkan hasil hingga insiden terjadi.
Sesaat setelah kejadian, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Andri Yansah menegaskan, akan mengevaluasi pemasangan reklame di ibu kota. Andri mengatakan struktur JPO dari alas sampai kanopi mencapai sekitar tiga meter, sedangkan yang boleh digunakan untuk pemasangan iklan hanya sekitar 1 meter dengan posisi panjang sekitar 20 meter.
Pemasangan reklame juga harus dilakukan di bagian gelagar, konstruksi baja, atau beton yang membentuk bentangan jembatan. "Pemasangan iklan harusnya tidak di-reling (bagian pagar), harusnya di gelagar. Gelagarnya aman-aman saja, yang rubuh reling dan kanopi," sebutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika