REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berpesan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"Kepada pejabat yang mendapatkan amanah, harus lebih memperhatikan layanan birokrasi. Terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang efisien, akuntabel, dan transparan," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Baca: Eks TGUPP Soroti Nama Pj Heru Budi Hartono Tercantum di KJP

Heru menyebut, pelantikan tiga orang pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan pelayanan publik di Jakarta. Selain itu, sambung dia, langkah tersebut juga menjadi penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Heru juga meminta kepada pejabat yang dilantik khususnya yang ada di rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk terus meningkatkan pelayanan yang memuaskan bagi warga. Dengan begitum mereka yang membutuhkan penanganan kesehatan bisa ditangani dengan cepat.

Baca: Ikuti Peringatan HUT Ke-78 Kodam III/Siliwangi, Wamenhan: Sampurasun

"Ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan target yang ditentukan berjalan baik, sehingga kinerja dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal," ujar Heru.

Pada kesempatan tersebut, Pj Heru melantik Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, Maria Qibtya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI, dan Iwan Kurniawan sebagai Direktur Utama (Dirut) RSUD Pasar Rebo di Jakarta Timur.

Heru berharap, pejabat yang baru dilantik bisa memegang teguh prinsip tata kelola yang baik dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja, serta memiliki integritas yang tinggi. Hal itu ditujukan agar instansi yang dipimpin mampu menciptakan ekosistem pembangunan zona integritas dengan baik.

Baca: Titiek Soeharto Pertama Kalinya Naik Kereta Cepat Whoosh

"Dalam menjalankan etos kerja yang baik, prinsip pembangunan zona integritas harus diperhatikan. Hal ini akan menjadi acuan kita dalam menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Semoga pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritas sebagai ASN," jelas Heru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika